Lembaga Adat Kerajaan Tallo, Dukung Pembangunan Rel Kereta Maros Makassar Yang Digagas Presiden Jokowi

FOTO: Dewan Pemangku Adat Kerajaan Kembar Islam Gowa Tallo, Andi Iskandar Esa Daeng Pasore Karaeng Bonto Macanang Selaku Ketua Lembaga Adat Pasereanta Dirman Sombali Kerjaan Islam Kembar Gowa Tallo.
FOTO: Dewan Pemangku Adat Kerajaan Kembar Islam Gowa Tallo, Andi Iskandar Esa Daeng Pasore Karaeng Bonto Macanang Selaku Ketua Lembaga Adat Pasereanta Dirman Sombali Kerjaan Islam Kembar Gowa Tallo.

MAKASSAR – Dewan Pemangku Adat Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo mendukung langkah kongkrit Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dalam pembangunan Rel Kereta Maros-Makassar.

Kepada media Andi Iskandar Esa Daeng Pasore Karaeng Bonto Macanang Selaku Ketua Lembaga Adat Pasereanta Firman Sombali Kerjaan Islam Kembar Gowa Tallo. Mendukung penuh Pemerintah Pusat dalam pembangun rel kereta di Sulawesi Selatan. Kamis, (18/8)

“Kami sangat mendukung langkah bapak Jokowi dalam pembangunan rel kereta api. Ini suatu ke syukuran bagi kami selaku pemangku adat Kerajaan Tallo dan tentunya masyarakat kota Makassar yang lama merindukan adanya kereta Api di Sulawesi Selatan,” ungkap Pelaksana Tugas Raja Tallo ini.

“Rel kereta yang nantinya melintas dikawasan pesisir Makassar itu wilayah diatas tanah adat Kerajaan Tallo. Bagi kami tidak ada persoalan disitu dan sangat mendukung program Pemerintah Pusat,” tegas dia.

Advertisement

Rencana pembangunan rel kereta api sepanjang kurang lebih 5 kilo meter itu masuk di wilayah diatas tanah adat Kerajaan Tallo. Sebagai pemangku adat tentu tidak mempersoalkan itu, kan ini untuk kepentingan umum.

Ditempatkan yang sama Petrus Edy, S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Med, selaku Ketua Dewan Hukum Lembaga Adat juga senada dengan apa yang disampaikan Pelaksana Tugas Kerajaan Tallo.

“Ini untuk kepentingan masyarakat. Tujuan Pemerintah Pusat itu baik. Terkait dengan kekhawatiran Wali Kota Makassar dengan bakal adanya banjir di disebabkan oleh hadirnya rel kereta itu tentu Balai Kereta Kementerian Perhubungan telah melakukan kajian panjang,” ujar Petrus Edy.

Terkait dengan adanya penolakan warga pesisir yang mengakui sebagai nelayan.

“Kerusakan ekosistem sebagai dalih bakal terjadinya kerusakan ekosistem di pesisir. Itu telah terjadi lama, Sejak kehadiran Kawasan Industri Makassar (KIMA) sudah berefek terhadap ekosistem baik di aliran sungai dan kawasan pesisir Makassar, Kenapa warga pesisir tidak mempersoalkan itu,” tanya Ketua Dewan Hukum Lembaga Adat Kerajaan Tallo.

“Dengan kehadiran rel kereta tentu memberikan dampak positif Kepada seluruh masyarakat yang ada di sana Kawasan Pesisir, yang tentu memperlancar dan mempermudah mereka untuk melakukan transaksi ekonomi perdagangan,” tambah dia. (LN)

Advertisement