LEGION NEWS.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), merespon klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku punya big data berisi dukungan rakyat tentang penundaan pemilu 2024.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid heran dengan klaim Luhut tersebut. Dia menilai, klaim Luhut hanya sepihak.
“Saya tidak tahu big data yang dimaksud oleh Pak Luhut ya. Tapi bisa saja itu klaim sepihak dari data yang beliau miliki,” katanya, kepada wartawan Jumat 11 Maret 2022.
Dia mengatakan, klaim itu tidak jelas sumbernya. Sebab, hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas Rakyat tidak menghendaki penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan.
“Sumbernya juga tidak jelas. Metodologinya tidak jelas. Seperti apa. Yang jelas hasil survey dari beberapa lembaga survei menyatakan mayoritas rakyat tidak setuju dengan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden,” katanya.
Jadi klaim big data itu hanya cara pemerintah menjustifikasi penundaan pemilu saja,” Imbuh dia.
Dia meminta Luhut bersikap negarawan. Tidak prematur memberikan klaim sepihak.
“Seharusnya, sebagai pemimpin, Pak Luhut bersikap yang negarawan. Berikan masukan yang bijaksana kepada Presiden. Jangan terlalu prematur dengan klaim big data yang tidak jelas sumber data dan metodologinya sudah dibuat menggiring opini publik untuk menunda pemilu. Ini sikap yang oportunis dan pragmatis,” ujarnya.
Sebelumnya, Luhut buka suara terkait isu penundaan pemilu 2024. Luhut klaim punya data dukungan penundaan pemilu dari pengguna media sosial.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhu di Podcast Deddy Corbuzier.
Dia mengklaim, dari big data itu, rakyat Indonesia juga mengkritisi dana Rp100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.
“Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak,” ucapnya. (Sumber: fin)
, merespon klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku punya big data berisi dukungan rakyat tentang penundaan pemilu 2024.){kind=link}