LEGIONNEWS.COM – MUNA, Sejumlah program pembangunan dan bantuan di sebuah desa di Kabupaten Muna, Kecamatan Pasikolaga disorot akibat dugaan penyalahgunaan anggaran. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya melaporkan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dalam pengelolaan dana desa untuk beberapa kegiatan.
“Kami melihat banyak kejanggalan. Perangkat desa yang seharusnya mendapat hak justru dirugikan dan program untuk masyarakat tidak tepat sasaran,” ujar sumber yang ingin dirahasiakan identitasnya tersebut.
Adapun poin-poin yang dilaporkan mencakup:
- Pendataan SDGs 2023: Anggaran honor untuk petugas lapangan diduga tidak disalurkan. Bahkan, perangkat desa lainnya mengaku dipaksa menandatangani bukti penerimaan kosong untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban.
- Bantuan Timah untuk Nelayan: Bantuan yang seharusnya diberikan dalam bentuk barang, diduga dikonversi menjadi uang dan diambil oleh Sekdes. Untuk laporan, hanya dilakukan pengambilan foto barang milik nelayan lain sebagai alasannya.
- Penginputan IDM: Anggaran sebesar Rp. 10 juta untuk operasional dikatakan langsung dipotong oleh Sekdes tanpa sepengetahuan Kepala Desa Lambelu, sehingga tugas perangkat desa terkait menjadi terbengkalai.
Sumber tersebut juga menambahkan persoalan lain di luar laporan awal, yang dinilai semakin memperparah dugaan penyimpangan sistemik.
“Yang lebih menyakitkan lagi,ada program pengadaan tiga kapal untuk nelayan dengan anggaran yang tidak sedikit. Hingga hari ini, kapal-kapal itu tidak pernah digunakan, terbengkalai di darat tanpa manfaat bagi masyarakat. Seolah hanya menjadi ‘proyek’ belaka,” tuturnya.
Tidak hanya itu, distribusi bantuan jaring kepada nelayan juga dianggap tidak layak.
“Ada yang dapat jaring tanpa pelampung dan pemberat yang memadai. Ini sangat memprihatinkan,” imbuhnya.
Melihat rangkaian kejadian ini, sumber tersebut menduga kuat adanya keterlibatan pejabat desa lainnya. “Kami menduga ini bukan hanya dilakukan Sekdes. Kepala Desa diduga ikut bermain dalam pengelolaan anggaran yang semestinya untuk rakyat. Dana Desa ini wajib diaudit dan diperiksa secara menyeluruh,” tegasnya.
Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Desa Lambelu terkait berbagai dugaan tersebut. Warga berharap pihak berwenang segera melakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran. (/*)
