JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F Paulus menyoroti pertemuan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dengan Mensesneg Pratikno.
Menurutnya, hal tersebut bisa saja menjadi sinyal penunjukannya sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
“Ya bisa itu diartikan suatu sinyal,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa, 22 November 2022.
BACA JUGA: Presiden Lantik Utusan Khusus Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Kendati demikian, ia menilai semua kepala staf angkatan yang ada, baik KSAD, KSAL maupun KSAU berpeluang sama untuk menggantikan Andika Perkasa.
Pertemuan Yudo dengan Pratikno belum atau tidak bisa diartikan sebagai keputusan pemerintah menunjuknya sebagai calon panglima TNI.
BACA JUGA: Siapa Nama Dalam Surpres, Pengganti Jenderal Andika Perkasa?
Apalagi, sangat mungkin komunikasi yang sama juga dilakukan pemerintah dengan KSAD dan KSAU.
“Apakah Pak Dudung juga dipanggil, apakah Pak Marsekal Fadjar juga dipanggil? Kan kita nggak tahu,” tuturnya.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Janji Hakim Konstitusi
Sementara itu, pakar politik dan militer Selamat Ginting menyebutkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman Layak menjadi Panglima TNI.
Menurutnya, Jenderal Dudung memiliki kapasitas menggantikan posisi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
“Maka KSAD yang paling bisa dipercaya memegang amanah menjadi Panglima TNI,” kata Ginting, Selasa, 22 November 2022.
BACA JUGA: Kapolri Serap Aspirasi Masyarakat yang Jadi Korban Gempa Bumi Cianjur
Menurutnya, jika dipilih menjadi Panglima TNI, Dudung tidak hanya bisa mengatasi potensi terjadinya instabilitas politik.
Terlebih lagi juga ancaman nyata dari separatis di Papua.
“Dudung menguasai dan memahami wilayah untuk mengatasi ancaman nyata dari Separatis tersebut,” ucapnya.
Kendati demikian, kata Ginting hal tersebut tergantung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah akan memilih Jenderal Dudung atau tidak.
Pasalnya, hal tersebut merupakan hak progratif seorang Presiden.
“Tapi ini kembali lagi bagaimana presiden melihat perspektifnya dari sisi mana,” tuturnya. (Sumber: pojoksatu)
