Komarudin ke DP, Jangan Jadi Kepala Banteng, Tapi Ekornya Kambing, Pakar Komunikasi: Bacanya Harus Terbalik

FOTO: Kiri Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun dan Danny Pomanto (DP) saat pengukuhan DP sebagai kader PDIP di acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Senin, (28/8/2023).
FOTO: Kiri Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun dan Danny Pomanto (DP) saat pengukuhan DP sebagai kader PDIP di acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Senin, (28/8/2023).

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Moh. Ramdhan Pomanto atau ‘Danny Pomanto’ (DP) resmi menjadi kader partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP). Wali kota Makassar dua periode itu menerima jaket merah berlambang banteng moncong putih itu diresmikan pada saat rapat kerja daerah (Rakerda) III PDIP Sulsel di Makassar, Senin (28/8) lalu.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun hadir dan mengukuhkan mantan kader partai NasDem itu yang memilih hengkang ke PDIP.

Komarudin Watubun dalam pidatonya seperti dilansir dari tribun timur.com. Dia mengatakan dengan bergabungnya Danny Pomanto, maka pertarungan Pileg dan Pilpres 2024 akan dimenangkan oleh PDIP.

“Tadi beliau jelaskan, siap hidup bersama rakyat kecil dan siap bertarung. Nah ini yang kita butuhkan, yang begini-begini,” katanya.

Advertisement

“Maka saya pesan ke beliau, jadilah kader partai banteng yang utuh. Jangan jadi kepala banteng, tapi ekornya kambing,” tambah anggota DPR RI itu dikutip dari Tribun Timur.com Senin lalu.

Terkait posisi Danny di PDIP, Komaruddin belum bisa memastikan. Yang pasti, katanya, partai akan mempertimbangkan jabatan yang strategis kepada Danny sesuai dengan kapasitasnya.

Pakar komunis politik dari universitas Hasanuddin Makassar, Dr Hasrullah, MA mengatakan ada hal yang menarik dalam pidato Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan itu.

“Ada pesan tersirat disitu yang dikatakan saudara Komarudin Watubun sebagai kader senior PDIP itu,” tutur Hasrullah. Rabu (30/8)

Pakar komunikasi itu lalu mengulasnya dari sisi ilmu komunikasi ‘Pesan tersirat itu.’

“Kalau melihat politik Danny Pomanto itu harus membaca secara terbalik, kita membacanya praktek politik terjadi inkonsistensi politik,” katanya memulai.

Dikatakan pakar komunikasi ini, sejak awal Danny Pomanto berkomitmen untuk menjadi tetap bersahabat dengan partai mengusungnya setia hingga akhirnya. Namun yang justru terjadi adalah (tanda kutip) “Penghianatan” terhadap partai pengusung yang memenangkannya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Makassar tahun 2020 lalu di periode kedua.

“Saya hanya mengingatkan agar PDIP tidak mengalami nasib seperti apa yang dialami Partai Nasdem. Seperti dikatakan senior partai Nasdem Ahmad Ali di portal berita detik.com dirinya begitu besar memiliki peran memasangkan Fatmawati Rusdi dengan DP, namun kata Ahmad Ali diduga adanya persoalan hukum di PDAM Makassar DP lebih memilih hengkang ke PDIP,” imbuh Hasrullah.

Lewat ulasan akademis nya kepada awak media. Lalu pakar komunikasi itu menjelaskan DP memutuskan untuk meninggalkan partai yang telah membesarkannya (Nasdem) diberbagai iven politik lima tahunan.

“Dengan terpaksa harus meninggalkan Nasdem yang memenangkan dan mendudukkan nya di kursi kekuasaan politik ambivalen yang didramaturgikan. Itu yang tadi saya katakan diawal menilai langkah politik DP itu, harus membacanya secara terbalik,” beber pengajar di Universitas Hasanuddin itu.

Dr Hasrullah mengungkapkan kaleidoskop politik wali kota makassar dua periode itu.

“Ketika Wali Kota sebelumnya Ilham Arief Sirajuddin (IAS) memberi karpet merah di periode pertama wali kota Makassar juga tidak berumur panjang.

“Ingatkan, IAS ditinggalkan bagaikan tokoh kacang akan lupa kulit,” pungkas Hasrullah.

“Lebih tragis lagi tokoh sekaliber Jusuf Kalla (JK) yang merupakan tokoh yang dihormati sebagai tokoh nasional terkadang hubungan beliau tidak harmonis,” Hasrullah mengingatkan

“Kita berharap keputusan politik DP bergabung dengan PDIP aksioma (Pernyataan dimana pernyataan yang diterima sebagai suatu kebenaran dan sifatnya umum, serta tidak perlu adanya pembuktian) politik ini tidak dialami PDIP,” kunci penggagas KKN Kebangsaan ini. (LN)

Advertisement