KNPI Makassar : Yang Kami Nilai dalam 100 Hari Kerja Pemkot Itu Indikator Kebijakan Bukan Dongeng Renstra

0
FOTO: Pelaksana tugas Ketua KNPI Makassar, Syamsul Bahri Majjaga.
FOTO: Pelaksana tugas Ketua KNPI Makassar, Syamsul Bahri Majjaga.

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua KNPI Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menyampaikan kritik tajam terhadap 100 hari kerja Pemerintah Kota Makassar yang dinilai belum menunjukkan indikator kinerja yang konkret. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menilai dari janji atau pencitraan semata, tetapi dari ukuran kerja yang nyata dan terukur.

“KNPI tidak berharap perubahan Makassar seperti dalam kisah Tangkuban Perahu atau singgasana Ratu Bilqis yang bisa berpindah dalam sekejap. Yang kami nilai adalah indikator kerja, bukan keajaiban. Dan sejauh ini, indikator itu belum terlihat,” ujar Syamsul.

Ia mencontohkan beberapa isu strategis yang belum tersentuh secara jelas dalam 100 hari pertama kepemimpinan saat ini.

“Soal penanganan sampah, kami tidak melihat ada indikator yang bisa kami pegang. Masalah kemacetan pun sama, dalam 100 hari kerja yang kami ingat hanya kemacetan panjang di Jalan Leimena, pak wali ada disana, setelah itu tanpa solusi jangka pendek atau langkah konkret dari pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi masyarakat miskin di kota. “Dalam 100 hari ini, yang kami dapat hanya gaduh terkait pernyataan di banyak media lokal terkait larangan warga miskin untuk melahirkan. Tapi kami tidak melihat ada indikator penanganan atau respon kebijakan yang cepat dan manusiawi terhadap masalah itu.”

Menurut Syamsul, indikator-indikator seperti itulah yang seharusnya dikomunikasikan secara terbuka kepada publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban awal atas program kerja.

“Tidak usah jauh-jauh membandingkan dengan provinsi lain. Lihatlah Gowa di bawah kepemimpinan Husnia Talenrang, bagaimana indikator kinerjanya terukur dan terasa. Ada upaya mengedukasi publik dan mengajak partisipasi mereka sejak awal,” ungkapnya.

KNPI Makassar, lanjut Syamsul, tetap akan berdiri sebagai mitra kritis dan konstruktif. “Kami tidak akan diam ketika melihat ketimpangan. Kami ingin Makassar tumbuh dengan kebijakan yang berbasis data, indikator, dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil — bukan sekadar slogan,” tutupnya. (*)

Advertisement