LEGION-NEWS.COM— Tenggelamnya KM Ladang Pertiwi di Selat Makassar hingga jatuhnya korban jiwa menuai sorotan dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan transportasi air dikarenakan lemahnya pengawasan. Fraksi NasDem pun menyoroti lemahnya pengawasan dari Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Polairut Polda Sulsel.
” KM Ladang Pertiwi itu harusnya hanya memuat pasir untuk bahan pembangunan pondasi menara telokomunikasi yang merupakan program pemerintah serta sembako dan bahan bangunan milik masyarakat. Namun, kenapa ada penumpang yang lolos dari pengawasan,” ujar Anggota DPRD Provinsi Sulsel, H Irwan, Sabtu 4 Juni 2022.
Legislator dari Fraksi NasDem itu berpendapat bahwa harusnya pihak Syahbandar harus bertanggungjawab atas lolosnya kapal tersebut barlayar karena tanpa izin mengangkut puluhan penumpang. ” Di pelabuhan tersebut ada KSOP dan Polairud, tapi kenapa kapal motor tersebut bisa lolos berlayar tanpa surat izin berlayar. Ini yang harusnya menjadi perhatian Polda Sulsel,”tegas anggota DPRD Sulsel dari Dapil VI tersebut.
Irwan pun berharap perhatian pemerintah, terkhusus bagi warga yang berdomisili di kepulauan agar bisa menghadirkan atau menyiapkan transportasi khusus penumpang ke wilayah kepulauan terluar tersebut. Tujuannya agar masyarakat merasa nyaman dan tidak asal menunmpan ketika hendak kembali ke pulau ataupun ke kota atau daerah lain.
Sebelumnya kepolisian mencatat ada 50 orang penumpang yang ikut di KM Ladang Pertiwi. Sebanyak 16 orang saksi telah dimintai keterangannya atas tenggelamnya kapal tersebut, termasuk pihak Kesyahbandaran Utama Makassar dan Pelindo. Saat ini, pencarian korban KM Ladang Pertiwi masih dilakukan. Tim SAR gabungan telah menemukan tiga jenazah diduga korban kapal nahas itu dan 16 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
