LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Rencana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, yang mewacanakan pelibatan TNI dan Polri dalam pengamanan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) rawan narkoba, memicu reaksi keras dari Jaringan Anti Narkoba (JAN) Sulawesi Selatan.
Bagi JAN, wacana tersebut bukan solusi, melainkan pengalihan isu dari bobroknya manajemen internal kementerian yang justru menjadi akar masalah peredaran narkoba dalam lapas.
Juru Bicara JAN Sulsel, Ilyas Maulana, S.H., menyebut langkah menteri tersebut sebagai tindakan membangun panggung pencitraan yang gagal menyentuh akar persoalan.
Ia menilai, menteri seharusnya lebih dahulu membersihkan jajarannya sendiri, mulai dari pejabat pusat hingga petugas jaga di lapangan, ketimbang melempar tanggung jawab ke institusi lain seperti TNI dan Polri.
“Jangan sibuk tebar wacana pakai tentara dan polisi jaga lapas, sementara para pejabat Anda di daerah malah sibuk memeras keluarga napi. Bersihkan dulu internal kementerian Anda,” tegas Ilyas dalam pernyataan resminya di Makassar.
Menurut JAN Sulsel, sejumlah fakta lapangan menunjukkan bahwa praktik kotor justru mengakar kuat di dalam sistem itu sendiri. Salah satu temuan yang diangkat adalah kasus pemindahan anak binaan dari Lapas Bulukumba ke Lapas Palopo yang terjadi baru-baru ini.
Pemindahan tersebut diduga bukan karena pertimbangan keamanan atau pembinaan, melainkan karena adanya transaksi keuangan antara keluarga napi dan pihak yang diduga masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pejabat di lingkungan Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulsel.
“Bukti transfer uang puluhan juta rupiah dari keluarga anak binaan ke pihak yang terhubung dengan pejabat Kanwil sudah kami kantongi. Modusnya jelas: jika ingin anaknya dipindah atau diperlakukan lebih baik, keluarga harus membayar. Kalau tidak, mereka diancam dan ditekan. Ini pemerasan terang-terangan yang dibungkus prosedur,” ungkap Ilyas.
JAN menyebut kasus tersebut bukanlah satu-satunya, melainkan bagian dari pola sistemik yang telah berlangsung lama namun dibiarkan oleh pusat.
Oleh karena itu, JAN secara terbuka menantang Menteri Imipas untuk membuktikan keseriusannya dalam memberantas mafia narkoba dan mafia pemasyarakatan dengan cara membentuk tim audit independen nasional.
“Kalau Anda serius perang lawan narkoba dan mafia lapas, bentuk tim audit dan bersihkan kantor-kantor wilayah Anda. Libatkan Polri, lembaga pengawas sipil, dan tokoh independen. Jangan terus lempar masalah ke aparat lain seperti TNI dan Polri. Ini soal moral dan tanggung jawab,” cetusnya.
Ilyas juga menegaskan bahwa persoalan pengawasan lapas bukan hanya soal jumlah penjaga, tetapi siapa yang menjaga dan siapa yang dilindungi. Jika struktur pengawasannya rusak, maka menambah aparat bersenjata sekalipun tidak akan menyelesaikan masalah.
“Jangan bohongi rakyat dengan teatrikal pengamanan. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran sistem busuk, bukan parade seragam.”
JAN Sulsel mendesak agar Kementerian Imipas melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh jajaran Kanwil di Sulawesi Selatan, menindak secara hukum pejabat yang terlibat praktik pemerasan, dan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan lapas. Tanpa itu, pelibatan TNI–Polri hanya akan menjadi pengalihan isu, bukan langkah pembenahan.
Di tengah derasnya narasi negara soal perang melawan narkoba, fakta-fakta yang disampaikan JAN Sulsel menjadi tamparan telak. Jika pemerintah benar-benar serius, pembenahan harus dimulai dari dalam tubuhnya sendiri. Membersihkan wajah luar tanpa mencuci isi rumah hanya akan menipu publik, bukan menyelesaikan masalah.
Jaringan Anti Narkoba (JAN) Sulawesi Selatan menyatakan siap berdiri di garis depan, bukan hanya melawan narkoba, tapi juga melawan kebusukan birokrasi yang melindungi dan membiakkan kejahatan itu dari dalam. (*)
