LEGIONNEWS.COM – PALOPO, Jumlah anggota DPRD Kota Palopo tetap 24 orang dari total 25 kursi yang ditetapkan KPU setelah pemberhentian Abdul Salam melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025 tertanggal 26 Desember 2025. Kekosongan satu kursi terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kota Palopo yang memiliki alokasi empat kursi.
Dapil III pada Pemilu Legislatif 2024 memperebutkan empat kursi yang diduduki Abdul Salam (NasDem), Darwis (NasDem) yang kini menjabat Ketua DPRD Kota Palopo, Elizabeth R Zakaria (Golkar), dan Jabir (PDI-P). Dengan diberhentikannya Abdul Salam, perwakilan di dapil tersebut sementara hanya tiga orang.
Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) calon pengganti Yanti Anwar dari Partai NasDem belum terealisasi karena Pemprov Sulawesi Selatan sedang menyiapkan tanggapan atas keberatan yang diajukan Abdul Salam pada 2 Januari 2026.
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Fadly Rizaldy, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa SK pengangkatan sementara sedang diproses di bagian Hukum. Fokus saat ini adalah menyusun jawaban resmi atas keberatan tersebut, yang akan disampaikan dalam waktu dekat.
“Prosesnya sedang berjalan di bagian Hukum. Kami sedang menyiapkan jawaban atas keberatan tersebut, dan segera akan kami sampaikan,” kata Fadly Rizaldy, Jumat (16/1/2026).
Putusan Mahkamah Partai Final dan Mengikat
Mahkamah Partai NasDem (MPN) telah mengeluarkan putusan Nomor 4/MPN/DPRD/X/2025 yang menolak seluruh permohonan perselisihan yang diajukan Abdul Salam. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem hasil Kongres III Tahun 2024, khususnya Bab XX tentang Mahkamah Partai Pasal 29 ayat 3 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai yang berkenaan dengan perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat.
Meski demikian, Abdul Salam tetap mengajukan peninjauan kembali (PK) pada 29 Desember 2025. Hal ini kemudian memicu keluarnya surat MPN Nomor 17/SIP-MPN/XII/2025 tertanggal 30 Desember 2025 yang meminta penundaan segala tindakan terkait PAW selama proses PK berlangsung.
Praktisi hukum Muh Rifai menilai surat penundaan itu merupakan langkah administratif internal partai yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa putusan final Mahkamah Partai seharusnya menjadi acuan utama bagi proses administratif negara.
“Putusan Mahkamah Partai yang final dan mengikat sesuai AD/ART seharusnya menjadi dasar pelaksanaan PAW. Penundaan berkepanjangan justru berisiko menciptakan kekosongan jabatan yang lebih lama di Dapil III yang hanya memiliki empat kursi,” ujar Rifai saat dihubungi, Jumat (16/1/2026).
Pemkot Palopo Tetap Netral
Pemerintah Kota Palopo menyatakan sikap netral dalam proses ini. Sikap tersebut tertuang dalam surat Wali Kota Palopo Nomor 100.1.4.4/100/TAPEM tertanggal 9 Oktober 2025 yang diteken Wali Kota Hj. Naili Trisal, menegaskan bahwa Pemkot hanya melaksanakan fungsi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Latar Belakang Pemecatan
Pemecatan Abdul Salam sebagai kader NasDem diputuskan sejak Mei 2025 melalui SK DPP NasDem Nomor 114-Kpts/DPP-NasDem/V/2025 tertanggal 14 Mei 2025, dengan alasan pelanggaran disiplin partai, termasuk tidak mendukung pasangan calon yang diusung partai pada Pilkada Palopo 2024.
Abdul Salam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palopo, tetapi dinyatakan tidak berwenang. Ia kemudian mengajukan permohonan perselisihan ke MPN yang akhirnya ditolak secara keseluruhan.
Pimpinan DPRD Palopo menyatakan telah menerima fisik SK pemberhentian dari Gubernur dan berencana menggelar rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan PAW Yanti Anwar yang telah diajukan sejak Mei 2025.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan Adri Fadli menilai kekosongan satu kursi dari Fraksi NasDem di Dapil III merugikan keterwakilan konstituen serta kekuatan fraksi di parlemen.
“Kekosongan ini tidak boleh berlarut-larut. Hak aspirasi masyarakat di Dapil III yang memiliki empat kursi harus segera terpenuhi agar pengawasan dan pembangunan tidak terhambat,” kata Adri dalam keterangannya melalui pesan tertulis via WA
Warga Dapil III, seperti Romi dari Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, juga menyuarakan kekecewaan atas kursi kosong yang menghambat penyaluran aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran dan pegunungan.
“Kami butuh wakil rakyat yang utuh untuk mengawal pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Proses PAW jangan ditunda lagi,” ujar Romi saat diwawancarai, Jumat (16/1/2026).
Kasus ini menunjukkan kompleksitas antara mekanisme internal partai yang bersifat final dan mengikat dengan prosedur administratif negara dalam pengisian kekosongan kursi legislatif. (*)
