LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Kembali Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggelar ekspose Restorative Justice (RJ) untuk para tersangka dalam perkara penganiayaan.
Pengajuan ekspose RJ itu disampaikan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan Kejari Jeneponto.
Ekspose restorative justice itu dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Agus Salim, SH.,MH. Rabu (12/06/2024).
Kajati Sulsel Agus Salim mengikuti pemaparan 2 ekspose perkara penganiayaan untuk dimohonkan RJ.
Ikut hadir dalam ekspose perkara itu Jaksa Agung Muda Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Nanang Ibrahim Sholeh, S.H., M.H., secara virtual.
Turut mendampingi Kajati Sulsel, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulsel DR Jabal Nur, Para Kasi pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto beserta jajaran.
Kepala Penerangan Hukum (Kasipenkum), Soetarmi DM, SH,.MH dalam keterangannya kepada media permohonan restorative justice untuk perkara tindak pidana yang dimohonkan.
“Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dari Kejaksaan Negeri Makassar, melanggar Pasal 351 Pasal (1) KUHPidana, Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka La Ode Julkifli Als Jul Bin La Ode Yamdi (30 tahun) terhadap korban atas nama Nugriyani Als Yani (20) tahun,” ujar Soetarmi dalam keterangannya. Rabu
Dikatakannya dalam keterangan persnya, Perbuatan penganiayaan dilakukan tersangka dengan cara memaksa korban untuk masuk kedalam kios namun korban menolak sehingga tersangka emosi dan memukul pinggang bagian kanan korban menggunakan tangannya mengakibatkan korban merasa kesakitan lalu tersangka memukul pipi kanan korban hingga mengalami luka memar.
“Adapun alasan permohonan RJ oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar karena Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun,” terang Kasipenkum Kejati Sulsel ini.
“Luka yang diderita oleh korban kondisinya sudah pulih dan sembuh ketika dilakukan proses RJ, Telah ada perdamaian kedua belah pihak dan Masyarakat merespon positif,” tambah Soetarmi.
Dikatakan Kasipenkum Kejati Sulsel selain Kejari Makassar. Kejaksaan negeri Jenepoto juga mengajukan RJ dalam kasus yang sama.
“Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dari Kejaksaan Negeri Jeneponto melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka Nurbaeti S.Sos Binti Kamaji Nuhung (44 tahun) terhadap Anak Korban atas nama Muh. Faiz Fawwas Annur Bin Nurdin (14) tahun,” ungkap Soetarmi.
Disampaikannya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dilatar belakangi emosi. Kejadian tersebut bermula ketika anak tersangka bermain bersama korban hingga secara tidak sengaja menyebabkan mata anak tersangka menjadi merah, atas kejadian tersebut maka tersangka mendatangi anak korban lalu menampar pipi kiri dan pipi kanan lalu tersangka meninju anak korban pada bagian muka,” ujar Kasipenkum.
“Adapun alasan permohonan RJ oleh pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto karena Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Telah ada perdamaian kedua belah pihak,” beber Soetarmi.
Dikatakannya bahwa Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman pidana maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun serta masyarakat merespon positif Tindakan Restorative Justice ini.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim berpesan agar Upaya yang telah dilakukan semua pihak untuk Restorative Justice harus dihormati sebagai penegakan hukum.
“Sebab keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan,” ujar Kajati Sulsel itu. (**)
