GOWA – Lembaga Koordinasi Kota Program Keluarga Harapan mengundang Ketua komisi VIII DPR RI , Dr. H. Ashabul Kahfi Ketua komisi VIII DPR RI , Dr. H. Ashabul Kahfi, S.Ag, M. Ag dalam kegiatan Pembinaan Teknis Peningkatan SDM PKH Kota Makassar berlangsung di kebun keluarga Bissoloro Bili Bili Kabupaten Gowa 10-11 September 2022.
Hadir juga dalam kegiatan itu Direktur Linjamsos Kementerian Sosial RI , serta Wakil Ketua badan Anggaran DPRD kota Makassar Hamzah Hamid dan Pengurus serta relawan Tagana Sulawesi Selatan.
Ashabul Kahfi dalam kesempatan itu menyampaikan begitu besar peran PKH ditengah masyarakat selama 12 tahun belakangan ini.
Ernawati Murtala Korcam PKH Kecamatan Mamajang dihadapan ketua komisi VIII DPR RI mengatakan sejak tahun 2010 berharap agar pengabdian yang di selama ini diberikan secara tulus, ikhlas dan profesional dapat diberi kesempatan oleh pemerintah untuk menjadi P3K.
“Saya berharap PKH yang sudah bekerja dan mengabdi puluhan tahun dapat diberikan kesempatan menjadi P3,” kata Ernawati Murtala.
Mendengar apa yang disampaikan Ernawati, Ashabul Kahfi memberikan penegasan akan memperjuangkan para pendamping PKH dan Operator PKH kota Makassar sebagai tenaga P3K.
“Saya akan berjuang sekuat tenaga agar para PKH bisa berstatus P3K,” ucap mantan wakil DPRD Sulsel tiga periode ini. Ahad
Kahfi menambahkan dirinya akan memperjuangkan kepastian nasib pendamping PKH seluruh Indonesia khususnya Sulawesi Selatan agar dapat diangkat menjadi P3K kelak.
Hamzah Hamid, Wakil ketua Badan Anggaran DPRD Kota Makassar ketika dikonfirmasi pewarta terkait pernyataan Ketua Komisi VIII DPR RI itu, mengatakan sangat menyambut baik.
“Suatu ikhtiar pak Kahfi, kita masing masing berjuanglah pada kapasitas kita masing masing,” katanya.
Selaku Anggota DPRD Kota Makassar dia akan ikut memperjuangkan aspirasi rekan pendamping PKH untuk menjadi tenaga P3K. Bahkan secara tegas H2 akronim dari Hamzah Hamid menegaskan bahwa akan memperjuangkan anggaran operasional pendamping PKH.
“Saya akan memperjuangkan dana sharing APBD Kota Makassar dalam merespons program Nasional PKH,” ujar Hamzah. (**)
