JAKARTA||Legion-news.com Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI sekaligus diskusi yang digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat agar mengkritik semua kebijkan pemerintah. Namun, pernyataan Jokowi itu langsung disindir oleh sejumlah kalangan karena banyaknya orang yang diproses hukum lantaran mengkritik pemerintah.
Salah satu yang menyampaikan kritikan itu adalah mantan Wapres yang merupakan pasangan Jokowi saat periode 2014 -2019 lalu, yaitu Jusuf Kalla
Dia lantas menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai kualitas demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan sebagaimana hasil yang dirilis the Economist Intelligence Unit (EIU).
“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” kata JK dalam pemaparannya.
Menurut dia, ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui. Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.
“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.
Kedua, JK pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.
Selain itu, JK menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.
“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tutupnya. (Ln)
 menghadiri acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI sekaligus diskusi yang digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021)){kind=link}