MAKASSAR||Legion News – Jelang akhir tahin 2020 salah satu lembaga Non-Governmental Organization yang konsen terhadap lingkungan hidup, Wahan Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi selatan dalam suatu kesempatan jumpa pers.
Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin, menyampaikan rincian total kerugian materil yang dialami rakyat di Sulsel sepanjang tahun 2020.
Adanya perampasan ruang sebanyak Rp165 miliar, adapun perusakan lingkungan sebesar Rp36 miliar, serta bencana Ekologis dengan capaian nilai Rp8 triliun.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Amin mengaku sangat kecewa kepada orang nomor di Sulsel.
Menurutnya Walhi Sulsel mencatat bahwa Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Jika dibandingkan dengan catatan tahun 2019 kerugian materil bencana ekologis di Sulsel hanya diangka Rp2,3 triliun. Sementara, tahun 2020 mengalami kenaikan hampir 4 kali lipat sebanyak Rp8,24 triliun.
Jika berangkat dari kajian peristiwa pada tahun 2020, kata Amin, dunia tengah menghadapi bencana pandemi Covid-19. Namun dibalik peristiwa tersebut, pemerintah malah menambah beban masyarakat dengan komplikasi ruang yang memiskinkan.
Ungkapnya aktor yang paling berperan dalam perampasan ruang, perusakan lingkungan yang memiskinkan rakyat Sulsel selama pandemi Covid-19 Pemerintah Sulsel. Diketahui saat ini, Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel.
Ia mengatakan sejumlah aktor yang terlibat antara lain, Gubernur, Wali kota atau Bupati, Perusahaan Tambang, Badan Usaha Milik Negara, Kolega gubernur, dan Pihak kepolisian.
“Itu termasuk praktek kejahatan negara. Bagi kami aktor yang paling penting adalah peran pemerintah yang memberi izin, akibatnya menimbulkan konflik di masyarakat,” jelasnya.
Kendati begitu Amin berharap pada tahun 2021, pemerintah membuka komunikasi dengan masyarakat. Ia meyakini Pemerintah masih bisa diajak berdialog.
“Agar seluruh rekomendasi warga dapat dilakukan pada tahun 2021. Pemerintah mungkin masih bisa berubah,” ungkapnya.
Namun, kata dia, bila model pembangunan dan pengelolaan SDA masih sama seperti saat ini, Amin menyebut kerugian masyarakat pada tahun 2021 akan jauh lebih buruk.
“Saya prediksi kerugian masyarakat di Sulsel akan naik tiga kali lipat dari sekarang,” ungkapnya.
Sementara, Slamet Riadi, Staf Advokasi dan Kajian WALHI Sulawesi Selatan mengamati dua pola kejahatan negara. Ia mengatakan koorporasi mendapat legalitas dari negara. Selain itu, koorporasi tidak pernah memenuhi hak masyarakat.
“Akibatnya kerugian masyarakat di tahun 2020 semakin buruk,” ungkapnya.
Kendati begitu, ia mengatakan negara diamanahkan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebab itu, masyarakat mesti tetap turut aktif mengawasi kebijakan negara.
WALHI pun memberi rekomendasi terhadap gubernur. Ia meminta gubernur berhenti melakukan pencitraan dan bekerja secara sungguh-sungguh.
Selain itu, meminta gubernur berhenti melibatkan kolega dan keluarga dalam proyek pembangunan yang bersumber dari APBN atau APBD.
“Lindungi rakyat beserta wilayah kelola lingkungan hidupnya. Cabut izin tambang yang mengancam wilayah masyarakat. Tumbuh kembangkan investasi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi berbasis kelola rakyat,” pungkasnya.(**)
