LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Jelang 100 hari masa kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham dua partai politik di DPRD Kota Makassar mulai menyoroti kinerja pasangan dengan tagline MULIA itu.
Kasrudi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar misalnya. Dia melihat sejak dilantik hingga masa waktu jelang 100 hari kerja Wali kota Makassar tak merealisasikan janji politiknya.
Bahkan katanya, rakyat belum merasakan apapun hasil kerja Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
“Seharusnya pada 100 hari kerja ini, Wali kota Makassar lari kencang berlomba merealisasikan janji politiknya,” ujar Kasrudi, Jumat (16/5/2025).
“Unjuk gigi melakukan yang terbaik. Tapi yang saya lihat, rakyat belum merasakan apapun hasil kerjanya,” katanya.
Kasrudi melihat Munafri Arifuddin atau APPI lebih sibuk mengurus pencalonan sebagai ketua DPD I Partai Golkar ketimbang merealisasikan janji politiknya.
“Bukan malah sibuk ingin jadi ketua Golkar tingkat provinsi. Saya yakin, kalau Pak Appi kerjanya bagus di Makassar, jabatan akan mengikut dengan sendirinya,” imbuh Kasrudi.
“Saya berharap wali kota fokus urus warga Makassar, jangan ada terbelah-belah,” tutur Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar itu.
“Karena amanah yang diberikan masyarakat ini tidak main-main,” katanya menegaskan.
Kritikan juga datang dari Fraksi PDIP DPRD Kota Makassar. Partai berlambangkan banteng moncong putih itupun senada dengan Fraksi Gerindra.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, Mengatakan 100 hari kerja Wali Kota Makassar itu tidak jelas bentuknya.
“Sebenarnya kami juga kaget, maksud saya seperti ini, program kerja pak wali 100 hari kerja kan kita belum tahu seperti apa bentuknya, belum jelas kan,” ujar Andi Suhada seperti dikutip dari detikSulsel Jumat (16/5/2025).
Dia lalu menyoroti rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai non ASN di lingkup Pemkot Makassar.
“Kita tiba-tiba dikagetkan pemangkasan pegawai non ASN hampir di semua OPD dan PDAM,” tutur dia.
Dikatakannya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak terburu-buru melakukan PHK massal. Harus dilakukan kajian terlebih dahulu, Regulasinya seperti apa.
“Harusnya dikaji baiklah dulu. Karena itu dampaknya sangat besar di masyarakat, itu pasti,” papar dia.
Masih soal PHK massal, Andi Suhada menyinggung rencana pemangkasan 400 pegawai PDAM Makassar
Padahal katanya, Perusahaan air minum daerah itu masih untung. Politisi PDIP ini hanya bisa berharap Wali Kota Makassar melihat dari sisi kemanusiaan lebih dikedepankan dalam kebijakan.
“Jangan sekonyong-konyong karena berpikir mau untung, tapi kan ada namanya sedikit perikemanusiaan lah,” tutur Andi Suhada.
“Lihat kriterianya seperti apa, jangan langsung main pangkas, kaget lah semua orang. Kasihan loh,” katanya. (*)
