LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga kembali menyuarakan kekecewaan publik terhadap janji-janji Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang dinilai tidak konsisten.
Setelah polemik iuran sampah yang diatur seperti tagihan listrik, kini janji pemasangan sambungan baru PDAM gratis justru diterapkan dalam skema cicilan lima kali.
“Ini baru bunyi – bunyian, Katanya gratis, faktanya dicicil lima kali. Ini bukan cuma soal teknis, ini soal etika dan konsistensi dalam memimpin. Janji itu bukan sekadar alat kampanye, tapi komitmen yang harus ditepati,” tegas Syamsul, Minggu (15/6/2025).
Ia menyindir bahwa pemerintah kota seperti kehabisan cara untuk membungkus kebijakan dengan narasi manis. “Sampah pun diatur seperti bayar KWH. Sekarang air bersih, yang katanya gratis, malah ada skema cicilan. Terkait hal ini, entah argumentasi apa lagi yang mau mereka framing agar masyarakat tetap percaya?” tambahnya.
Program pemasangan sambungan baru air bersih secara gratis awalnya dijanjikan sebagai bentuk keberpihakan Pemkot kepada masyarakat kurang mampu, dalam rangka pemerataan akses layanan dasar. Namun realisasi di lapangan menunjukkan warga tetap dibebani biaya yang dicicil dalam lima kali pembayaran.
“Kalau dari awal memang tidak mampu gratis, jangan janji. Jangan mengemas cicilan jadi seolah bantuan. Ini pembodohan publik secara halus,” ucap Syamsul.
KNPI Kota Makassar, kata Syamsul, mencatat setidaknya ada dua janji utama pemerintah yang melenceng jauh dari kenyataan: penghapusan beban iuran sampah dan pemasangan PDAM gratis. Kedua program itu kini justru menjadi beban baru bagi masyarakat kelas bawah.
“Kalau hal-hal sederhana seperti ini saja tidak mampu ditunaikan, bagaimana kita mau percaya mereka akan berhasil dalam program besar seperti Makassar Kota Dunia atau reformasi birokrasi digital?” ujarnya.
Syamsul mendesak agar Pemkot berhenti menyembunyikan kegagalan program dengan retorika yang memoles kenyataan. Ia menyebut masyarakat sudah semakin cerdas membaca realitas, dan tak mudah lagi dibuai dengan narasi.
“Kalau semua diklaim sukses padahal realitanya hanya setengah jalan, itu bukan keberhasilan. Itu manipulasi harapan publik. Jangan paksa warga percaya hanya lewat narasi — beri mereka bukti nyata,” ujarnya menambahkan.
Penjelasan Direksi PDAM Makassar
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Air Minum (PDAM) siap meluncurkan program pemasangan sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini merupakan salah satu realisasi dari janji kampanye dan prioritas Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, menyampaikan bahwa seluruh infrastruktur dan titik sambungan telah ditentukan. Pelaksanaan tinggal menunggu waktu dari Wali Kota untuk meresmikan program tersebut.
“Kami sudah siapkan titik-titiknya, data penerima juga sudah diverifikasi. Sekarang tinggal menunggu Pak Wali Kota untuk launching secara resmi,” kata Hamzah, Selasa (03/06).
Hamzah menjelaskan bahwa pemasangan sambungan air gratis ini akan menyasar enam wilayah pelayanan utama PDAM di Kota Makassar.
“Ini bukan kegiatan sembarangan. Enam titik itu mewakili enam wilayah besar di sistem pelayanan kami. Dari situ, akan dimulai pemasangan secara bertahap,” jelasnya.
Program ini akan diawali dengan pemasangan sambungan air untuk 100 rumah tangga, yang akan dibagi merata di enam wilayah tersebut. Target awal PDAM sebenarnya hanya 1.500 sambungan, namun meningkat menjadi 2.000 sambungan karena permintaan dan kebutuhan yang terus meluas.
“Kami hitung kebutuhan riil di lapangan, dan hasilnya lebih besar dari perkiraan awal. Makanya kami tambah target jadi dua ribu sambungan,” ujarnya.
Meski biaya pemasangan ditanggung pemerintah, Hamzah menegaskan bahwa pelanggan tetap membayar tagihan bulanan sesuai pemakaian air.
“Yang digratiskan hanya sambungan awal. Setelah itu, pelanggan tetap membayar, tapi dengan tarif sosial karena mereka masuk kategori rumah tangga berpenghasilan rendah,” imbuhnya.
PDAM juga menerapkan sejumlah syarat untuk calon penerima manfaat. Salah satunya adalah daya listrik rumah tangga yang rendah.
“Kami melihat dari KWh listrik, antara 450 sampai 900 watt. Itu menjadi indikator awal bahwa rumah tangga tersebut layak dibantu,” ungkap Hamzah.
Selain itu, calon penerima juga harus menunjukkan bukti kepemilikan rumah dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semua data akan diverifikasi kembali sebelum pelaksanaan.
Program ini, menurut Hamzah, tidak hanya mendukung agenda 100 hari kerja Wali Kota Makassar, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pelayanan air bersih jangka panjang.
“PDAM berkomitmen mendukung semua program Pak Wali, bukan hanya dalam 100 hari kerja tapi sampai masa kepemimpinan ini berakhir. Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan tidak boleh ada warga Makassar yang kekurangan,” tegasnya.
Enam lokasi yang menjadi titik pemasangan diantaranya:
Wilayah 1: Jl. Andalas
Wilayah 2: BTP
Wilayah 3: Racing Centre
Wilayah 4: Ratulangi
Wilayah 5: Cendrawasih
Wilayah 6: Antang
(*)
