LEGIONNEWS.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kementerian yang ia pimpin telah melaporkan pengamat pertanian ke aparat penegak hukum.
Pasalnya sang pengamat diduga terlibat proyek fiktif di kementerian pertanian. Yang menurut Mentan, kasus tersebut dapat merugikan negara hingga Rp 5 miliar.
“Ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu. Dan kami menganalisa yang kritikannya sebagian besar tidak konstruktif,” ujar Amran Sulaiman. Kamis kemarin.
“Bahkan kadang datanya salah,” katanya.
Amran mengungkapkan pengamat tersebut terlibat dalam proyek pertanian.
Saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan investigasi, hasil proyek tersebut sebagian besar fiktif dan tidak berjalan.
Atas hal tersebut, Amran menyebut negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 5 M.
- BACA JUGA:
Menkeu Sri Terima Dubes AS, ini Yang Dibahas
“Itu potensi kerugian Rp 5 miliar dan tidak digunakan itu barang pengadaan itu tidak digunakan,” ungkap Mentan Amran.
“Itu pun sebagian tanda tangan fiktif, palsu tanda tangannya, dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian, saya katakan ini musuh negara,” jelas Amran.
Sebelumnya Mentan mengungkapkan juga adanya upaya lobi dari sejumlah pihak termasuk pejabat yang memintanya memaafkan kasus pengamat terkait proyek fiktif yang merugikan negara senilai Rp5 miliar di kementeriannya.
“Banyak yang melobi. Banyak yang melobi,” kata Mentan.
“Pejabat ada yang melobi saya. Mengatakan ‘tolong dimaafkan’ (kasus pengamat diduga terlibat proyek fiktif). Nggak (memaafkan). Aku membela rakyat kecil,” kata Mentan di Jakarta, Kamis (17/4).
Namun hingga saat ini Menteri Pertanian belum mengungkap sosok pengamat pertanian yang dimaksud Amran Sulaiman.
Melansir dari berbagai sumber pemberitaan ada satu sosok pengamat dibidang pertanian yang juga seorang guru besar yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah seperti program cetak sawah, food estate, dan program Brigade Pangan.
Belum diungkapkannya dihadapan publik sosok pengamat dibidang pertanian yang sering mengkritik Kementerian Pertanian.
Awak media menghimpun rekam jejak digital sejak tahun 2020 hingga 2025. Dari hasil penelusuran nama seorang guru besar dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) belakang ini sering mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pertanian.
Dihimpun dari berbagai pemberitaan Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, Guru besar di Fakultas Pertanian IPB kerap mengkritik kebijakan pertanian seperti program cetak sawah, food estate, dan program Brigade Pangan.
Tidak hanya kritikan terhadap program pangan, Prof Dwi Andreas Santosa juga mengkritik program Kartu Sembako murah dan program makan siang dan susu gratis.
Dugaan Motif Pribadi
Dilansir dari pemberitaan, Beberapa pihak, termasuk Menteri Pertanian, menuduh Dwi Andreas memiliki motif pribadi dalam kritik-kritiknya.
Prof Dwi Andreas adalah Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AP2TI).
Prof Dwi Andreas juga membuat opini tentang kepemimpinan Bulog yang saat ini dipimpin TNI aktif, Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya.
Dilansir dari pemberitaan Prof Dwi Andreas juga mengkritisi proyek Food Estate. Dia menyatakan bahwa seluruh proyek tersebut gagal karena melanggar kaidah akademis.
Kritik terhadap Brigade Pangan:
Dwi Andreas juga mengkritik program Brigade Pangan Kementerian Pertanian, menyebutkan belum adanya kejelasan terkait lahan dan pembayaran gaji. (*)
