LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Ingin melihat Papua damai, Literasi Anak Maluku (LAM) menggelar dialog publik di Cafe Pelangi Botolempangan kota Makassar, Sabtu (21/06/2024) malam.
LAM meramu dialog publik itu dalam bentuk diskusi yang digelar di Cafe Pelangi, Jalan Botolempangan. Sabtu malam tadi.
Diskusi itu dipandu Fijai Banyal salah satu mahasiswa asal Maluku yang tengah menyelesaikan perkuliahannya di salah satu kampus kenamaan di Makassar Universitas Megaresky.
Tampil sebagai our speaker, Iptu Hasan Loan, Kanit 3 Sosbud Satuan Intelkam Polrestabes Makassar, Dami Were Ketua Front Mahasiswa Timur Indonesia, Dami Were, Muhammad Zulkifli Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia, Tangguh Eka B.A.Ilham, S.Sos, Sekertaris DPD Gerakan Bela Negara GBN Sulsel dan Umar Hankam, Ketua Barisan Anak Kolong Sulawesi Selatan (Sulsel).
Diskusi Papeda itu diikuti 70 peserta yang datang dari berbagai kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas).
“Diskusi ini oleh LAM bertemakan Papua Perlu Damai. Kalau di akronimkan ‘Papeda’ seperti itu,” kata pengarah diskus Julia Ratuanik.
Mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Keperawatan itu dalam diskusi memantik peserta diskusi dengan membuka sedikit sejarah ras Melanesia, disebutkannya Papua dan Maluku punya kesamaan ras.
“Papua dan Maluku satu ras Melanesia. Karena kesamaan ras itu LAM melihat kondisi tana Papua yang belakangan ini terus bergejolak. Kepedulian sesama ras Melanesia itu lahirlah diskusi Papeda,” ujar Julia Ratuanik.
Olehnya itu kata moderator diskusi, LAM terpanggil untuk mengadakan kegiatan ini terkait perkembangan yang terjadi di tanah Papua belakangan ini.
Dikatakannya, Diskusi kebangsaan seperti ini sangat perlu dilakukan mengingat banyaknya masalah-masalah yang terjadi khususnya di tana Papua.
“Ini semata-mata persoalan kemanusiaan dan sejarah yang sebenarnya agar dapat menyikapi dengan baik dan ikut menciptakan harmonisasi dan perdamaian dengan tepat terkait persoalan yang ada di Papua,” katanya.
Julia dalam kesempatan diskusi itu membuka dengan meminta pendapat dari salah satu perwakilan ormas. Tampil diawal diskusi itu Sekertaris DPD Gerakan Bela Negara GBN Sulsel, Tangguh Eka B.A.Ilham.
“Butuh perhatian pemerintah daerah yang ada di lima provinsi di Papua. Dan tentunya Pemprov Sulawesi Selatan dimana para mahasiswa itu mengikuti pendidikan diberbagai kampus yang ada di ibukota provinsi (Makassar) butuh sinergitas. Tidak hanya Papua demikian juga pemerintah provinsi Maluku dan Maluku Utara,” ujar Tangguh.
Dia pun menekan pentingnya bela negara kepada siapapun. “Disini pentingnya peran pemerintah daerah, bagaimana mereka pelajar dan mahasiswa fokus dalam pendidikannya tidak dibawa keranah politik seperti isu Papua merdeka,” tutur Sekertaris GBN Sulsel itu.
Tampil kedua dalam diskusi Papeda itu, Iptu Hasan Loan, Kanit 3 Sosbud Satuan Intelkam Polrestabes Makassar mengatakan pihak kepolisian pada dasarnya berharap kondusifitas di kota Makassar.
“Dari kepolisian tentunya berharap agar para mahasiswa asal Maluku dan Papua bersama sama menjaga
kondusifitas di kota Makassar,” harap Kanit 3 Sosbud Satuan Intelkam Polrestabes Makassar.
“Saya sepuluh tahun tinggal di Seram (Maluku) baik orang Maluku dan Papua mereka dalam pergaulannya sangat baik menerima siapa saja. Itu budaya leluhur mereka,” katanya.
“Budaya yang ada di Maluku dan Papua harus tetapkan pertahankan apalagi saat ini kalian semua tengah menempuh ilmu di perguruan tinggi yang ada di kota Makassar, Sebagai aparat penegak hukum tentunya berharap agar adik adik mahasiswa asal Maluku dan Papua tidak terprovokasi oleh kelompok kelompok yang ingin memisahkan NKRI, imbuh Iptu Hasan Loan.
“Tentu diskusi Papeda ini, Saya sangat mengapresiasi kalangan mahasiswa khususnya yang tergabung dalam Literasi Anak Maluku dengan kepeduliannya mau mengadakan diskusi seperti ini terkait dengan problematik yang terjadi di Tana Papua, begitu juga ormas lainnya bukan hanya peduli tentang kepentingan kelompoknya tapi juga sangat peduli dengan bangsa dan Negaranya,” terang Kanit 3 Sosbud Satuan Intelkam Polrestabes Makassar.
Ditempat yang sama Ketua umum Brigade Muslim Indonesia (BMI) Muhammad Zulkifli mengatakan persoalan Papua telah final bagian dalam bingkai NKRI.
“Papua secara sah menjadi bagian dari NKRI dengan mendapat pengakuan dari kalangan internasional dan diperkuat dengan Resolusi PBB 2504,” tutur Ketua Umum BMI itu.
Disampaikannya, adanya pihak – pihak yang dengan sengaja melakukan provokasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat Papua sangat meresahkan. Bahkan menurut Zulkifli adanya pihak-pihak yang dengan sengaja menaburkan pengaruh tentang gerakan Papua Merdeka sampai ke Makassar.
“Adanya pihak-pihak yang dengan sengaja menaburkan pengaruh tentang gerakan Papua Merdeka sampai ke Makassar. Olehnya itu baik pemerintah provinsi Sulsel, Pihak penegak hukum dan tentu pemerintah kota dibuat pusing oleh kelompok tersebut,” katanya menambahkan.
“Tentu kami ormas yang ada di kota Makassar, sangat prihatin akan hal itu. Harus berbenturan dengan saudara saudara kita dari Papua,” kesal Zulkifli.
“Tidak ada sedikit pun kebencian terhadap saudara saudara kita itu. Sebagai ormas yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tampil di garda terdepan dalam menghalau kelompok-kelompok yang dengan sengaja ingin memecah belah bangsa ini”, tegas Zulkifli.
Tampil sebagai penutup dalam diskusi itu. Ketua Barisan Anak Kolong (Barak) Sulawesi Selatan, Umar Hankam.
Dalam diskusi Papeda itu dirinya menjelaskan terdapat empat kelompok dari pergerakan kelompok separatis di Papua.
“Sebagai seorang jurnalis melihat ada empat kelompok yang dapat dipotret. Ada kelompok yang memobilisasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan Papua merdeka, Ada kelompok yang punya peran menyampaikan pesan lewat media sosial serta terakhir kelompok intelektual yang melakukan lobi lobi di Dewan keamanan PBB,” ungkap Ketua Barak Sulsel itu.
“Dari empat kelompok itu belakang masif memberikan pengaruh terhadap ideologi Papua merdeka sejak tahun 1970an,” terang Umar.
“Gerakan-gerakan dari beberapa kelompok dalam mencoba memberikan pengaruh terhadap ideologi Papua merdeka dikalangan mahasiswa sebagai kelompok intelektual,” terang pria yang lahir dan besar di Jayapura, Papua 51 tahun silam itu.
Dari kesemuanya narasumber, Ketua umum Front Mahasiswa Indonesia Timur, Dami Were mengatakan tema diskusi yang diangkat Front Mahasiswa Maluku sangat bagus kerena sebagai orang Papua punya cita cita agar lima provinsi yang ada di Papua ingin hidup damai sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang layak dan sejahtera.
“Secara pribadi berprinsip netral yaitu berada di tengah tengah tidak memihak ke salah satu pihak kami hanya berpihak untuk kemajuan dan kedamaian untuk Papua kedepannya,” ucap Dami Were.
Diakhir diskusi itu. Ketua Barak Sulawesi Selatan berharap agar Kapolrestabes Makassar dapat menggelar makan Papeda bersama anak anak mahasiswa Maluku dan Papua.
“Mungkin saran saya. Sekiranya Kapolrestabes Makassar dapat menggelar makan Papeda bersama anak anak mahasiswa asal Maluku dan Papua. Papeda adalah makan khas masyarakat Maluku dan Papua, Ini bentuk pendekatan antara mahasiswa asal Indonesia bagian timur,” kata Umar Hankam.
“Sebagai himpunan keluarga besar TNI, Saya sangat menyesal tidak hadirnya perwakilan pihak Kodim 1408/BS Hasanuddin Makassar dalam dialog kebangsaan ini padahal ini sangat penting,” tutur Umar yang juga Humas Pemuda Panca Marga Sulawesi Selatan itu.
“Padahal kata panitia diskusi pihak Kodim 1408/BS telah diberikan undangan, Termaksud pihak Pemkot Makassar dalam hal ini perwakilan Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) pemerintah kota Makassar,” tutup anak pejuang kemerdekaan Indonesia ini mengakhiri diskusi itu. (LN)
