Hiruk Pikuk Pergantian Pj Gubernur Sulsel, Saling Balas Demo Hingga Pelantikan ASN Dianggap Bermasalah

FOTO: Aksi demonstrasi di kantor gubernur Sulsel. [Properti: Zonakata]
FOTO: Aksi demonstrasi di kantor gubernur Sulsel. [Properti: Zonakata]

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Hiruk pikuk pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan banyak pihak menilai penuh Kepentingan politik jelang pemilihan kepala daerah di Sulsel.

Hal itu terlihat jelang pergantian Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin ke Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh.

Selasa, 14 Mei 2024 lalu, Barisan Elemen Aktivis Kota Makassar mendatangi Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.

Massa aksi menuntut agar Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya. Pasalnya mereka menilai banyak program tidak pro rakyat yang dijalankan selama menjabat.

Advertisement

“Kami dengan tegas meminta Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya karena tidak pro rakyat,” ujar Koordinator Aksi Thalib saat menyampaikan orasinya kala itu.

Jumat, 17 Mei 2024 jelang pergantian Pj Gubernur Sulsel di kantor Kementerian Dalam Negeri. Ratusan atlet yang mewakili Sulawesi Selatan (Sulsel) di PON 2024 demo di depan kantor Gubernur, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

Demo yang bertepatan dengan digantinya Bahtiar Baharuddin. Pendemo terdiri dari atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga yang mewakili Sulsel di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Sekum Pertina Sulsel, Sri Syahrir mengatakan aksi itu meminta perhatian kepada pemerintah.

“Jadi intinya itu isu yang kita bawa terkait dengan perhatian Pemerintah Provinsi terhadap cabor dan atlet ini yang mau ikut PON,” katanya.

Jumat lalu (17/5/2024) lalu beredar surat rencana aksi penolakan Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakhrulloh yang telah dilantik Mendagri Jumat.

Kelompok mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Selatan menolak Prof Zudan sebagai Pj Gubernur Sulsel.

Dan dalam surat penyampaian itu mendesak Mendagri mencopot Prof Zudan.

Dasar penolakan itu, seperti yang ditulis dalam surat itu, bahwa Prof Zudan telah ditolak oleh DPRD Sulbar untuk dilakukan perpanjangan jabatan sebagai Pj Gubernur di Sulbar.

Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Selatan menyebut Prof Zudan dianggap telah melakukan kegaduhan dan riak-riak konflik internal antara lembaga DPRD Provinsi Sulbar, serta mencederai hubungan kemitraan sejajar dan harmonis antara pihak legislatif dan eksekutif.

Senin 20 Mei 2024, Front Aktivis Kerakyatan (FAKTA) Sulsel dipimpin langsung Muslimin melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulsel dan Kejati Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin 20 Mei 2024.

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan kebijakan Pemprov Sulsel yang dilakukan saat dipimpin oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Kelompok demonstran itu berdalih adanya dugaan pelanggaran Norma, Standar, Prosedur dan Ketentuan peraturan perundang-undangan (NSPK) dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural di Lingkup Pemprov Sulsel yang dilakukan oleh Bahtiar Baharuddin pada 24 April 2024 lalu.

“Adanya dugaan Pelanggaran NSPK dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin,” ungkap Muslimin. (**)

Advertisement