LEGION NEWS.COM – Polda Metro Jaya menyampaikan hal penting terkait dengan rencana aksi unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) pada Senin, 11 April 2022 mendatang di Istana Negara.
Pihak Polda Metro Jaya sebagai penanggungjawab pengamanan wilayah dalam keteraangan resminya menyampaikan apabila tidak adanya pemberitahuan aksi maka pihak kepolisian akan membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, hingga Jumat ini (8/4), BEM SI belum melayangkan surat pemberitahuan aksi pada Senin (11/4) pekan depan ini.
Kombes Endra Zulpan mengkonfirmasi bahwa pemberitahuan aksi sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Perlu saya sampaikan, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan UU yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat,” kata Kombes Zulpan diberitakan
Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, surat pemberitahuan aksi harus diserahkan kepada kepolisian setidaknya dalam waktu 3×24 jam sebelum aksi digelar.
“Sampai saat ini kita tidak terima permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum,” jelas Zulpan.
Zulpan mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya dengan ajakan aksi demo pada 11 April, karena pihaknya memantau banyak selebaran atau flyer di media sosial yang berisi ajakan dari kelompok masyarakat yang turun dalam aksi demo tersebut.
“Polda Metro ingin sampaikan agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut,” kata Zulpan.
Di sisi lain ia berharap semua pihak untuk lebih banyak melakukan kegiatan beribadah ketimbang melakukan unjuk rasa di bulan Ramadhan ini.
BEM-SI berencana menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April mendatang. Diperkirakan, sekitar 1.000 lebih mahasiswa dari berbagai elemen akan ikut dalam aksi ini.
Mereka berunjuk rasa untuk menyikapi persoalan bangsa ini yang dipicu oleh pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tak hanya kontroversial, namun juga menyusahkan masyatakat.
Di antaranya soal munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. (Sumber: rmol)
