Hijrah dari Korupsi Menyambut 1 Muharram dengan Spirit Integritas Birokrasi

Oleh: Makmur Idrus
Mantan Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

LEGIONNEWS.COM – OPINI, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah adalah momentum penting bagi umat Islam untuk merefleksikan perjalanan hidupnya. Bukan hanya dalam konteks spiritual pribadi, tetapi juga dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Hijrah bukan sekadar pindah tempat, melainkan transformasi nilai dan sistem.

Hari ini, bangsa Indonesia masih berkutat dengan masalah klasik namun mematikan: korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit kronis birokrasi kita. Ia menyengsarakan rakyat, menghancurkan keadilan sosial, dan menghambat kesejahteraan. Maka, peringatan 1 Muharram harus menjadi momen “hijrah dari budaya korupsi menuju budaya integritas.”

Korupsi Mengkhianati Amanah Rakyat

Sebagai mantan auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyaksikan langsung bahwa banyak potensi kebijakan birokrasi yang rusak oleh mentalitas rakus dan sistem yang permisif. Dana hibah yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sering disalahgunakan. Pengadaan barang dan jasa dikendalikan oleh kepentingan pribadi. Program sosial kadang hanya menjadi proyek pencitraan.

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merampas hak masyarakat, memperdalam ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hijrah Birokrasi Dari Kekuasaan ke Pelayanan

Semangat hijrah mengajarkan kita untuk berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Maka birokrasi kita harus berhijrah dari paradigma “berkuasa di atas rakyat” menuju “melayani dengan amanah dan akuntabel.”

Hijrah juga berarti melawan godaan status quo. Dalam praktik pengawasan pemerintahan, masih banyak hambatan:

Intervensi politik terhadap pengawas internal

Penempatan pemeriksa (auditor) harus selektif yang punya integritas

Anggaran Inspektorat yang minim (seharusnya 10 % dari total APBD)

Semua ini membuat pengawasan menjadi lemah, tidak maksimal, bahkan kadang “masuk angin.”

Maka sudah saatnya kita mendorong penguatan kelembagaan pengawas internal, menjamin independensi Inspektorat, dan memberikan dukungan penuh bagi birokrat yang jujur.

Integritas Adalah Pondasi Pembangunan, tanpa integritas, program sehebat apapun akan gagal. Tanpa kejujuran, pembangunan hanya akan menghasilkan infrastruktur kosong yang tak menyentuh rakyat.

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD dikelola dengan benar dan tepat sasaran. Perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan harus diawasi secara ketat dan profesional. Setiap penerima hibah, jangan dijadikan ajang balas jasa.

Kemudian Anggaran Dana Hibah harus wajib masuk dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Provinsi maupun di Kabupaten Kota. sebagai pemeriksaan khusus.

Hijrah dari korupsi menuju integritas bukan hanya tugas auditor atau aparat penegak hukum. Ini adalah panggilan moral bagi kita semua: ASN, kepala daerah, DPRD, ormas keagamaan, aktivis pemuda, dan masyarakat sipil.

Organisasi seperti GP Ansor, NU, Muhammadiyah, dan elemen kebudayaan lokal di Sulawesi Selatan harus menjadi motor penggerak etika dan kontrol sosial. Tokoh agama dan tokoh adat harus berani menegur jika ada pejabat yang menyimpang. Media harus menjadi pengawas yang jujur. Masyarakat jangan diam.

1 Muharram adalah Titik Awal, Bukan Seremonial

Mari jadikan Tahun Baru Islam ini sebagai titik awal perubahan. Jangan hanya dirayakan dengan doa dan pawai, tetapi harus diiringi dengan komitmen untuk membenahi tata kelola pemerintahan kita. Hijrah dari korupsi ke integritas adalah bentuk nyata ibadah sosial kita.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk jujur, keteguhan untuk menolak suap, dan keteladanan dari atas hingga bawah. Karena bangsa yang besar bukan dibangun oleh mereka yang pintar menyembunyikan kejahatan, tapi oleh mereka yang berani menegakkan kebenaran.

Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Mari berhijrah — dari yang culas menuju yang tulus.

Advertisement