Foto: AM Hendropriyono
MAKASSAR||Legion-news.com Pemerintahan Joko Widodo, Secara resmi telah membubarkan organisasi masyarakat (ORMAS) Front Pembela Islam (FPI) Pimpinan Muhammad Rizieq Shihab sejak
FPI dinyatakan dibubaran serta menghentikan segala kegiatan aktivitas ormas berbasis keagamaan, Penghentian tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB)
Selain itu pemerintah juga melarang penggunaan Simbol dan Atribut yang berkaitan dengan Front Pembela Islam.
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer, AM Hendropriyono, mewanti-wanti kepada organisasi pelindung mantan anggota FPI.
Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI
“SKB 3 Menteri hari ini ditambah Polri, Kejagung dan BNPT, menjadikan FPI sbg organisasi terlarang. Semangatnya juga mengacu pada bukti keterlibatan 37 anggotanya dalam kegiatan terorisme,” kata Hendropriyono dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (30/12/2020) malam.
Pelarangan FPI diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md. Pemerintah juga mengungkap jejak pidana, dukungan terhadap ISIS, dan perkara terorisme. Apabila ada organisasi yang menampung eks angota FPI, bisa-bisa organisasi tersebut juga bakal kena sanksi oleh pemerintah.
“Artinya, jika ada organisasi lain yang menampung eks anggota FPI, maka organisasi tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang sama,” kata Hendropriyono.
Apabila ada oknum yang menyampaikan hasutan dan melanggar undang-undang, maka oknum tersebut bisa kena pidana terorisme. Namun setidaknya, masyarakat bisa lega karena FPI sudah dilarang. Demikian kata Hendropriyono.
“Rakyat kini bisa berharap hidup lebih tenang, di alam demokrasi yang bergulir sejak reformasi 1998. Tidak akan ada lagi penggerebegan terhadap orang yang sedang beribadah, terhadap acara pernikahan, melarang menghormat bendera Merah Putih, razia di kafe-kafe, mini market, toko-toko obat, warung makan, mal, dan lain lain kegiatan yang main hakim sendiri,” tutur Hendropriyono.
Dia menilai langkah pemerintah melarang FPI didasarkan pada tujuan menegakkan hukum dan disiplin sosial. Dengan begitu, masyarakat akan lebih stabil sehingga kesejahteraan bisa tercapai. Lagipula, FPI juga sudah hendak dilarang sejak era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Kehidupan demokrasi harus diselamatkan oleh pemerintah, dengan cara membersihkan benalu-benalunya. Para benalu demokrasi adalah para provokator dan demagog, yang termasuk dalam kejahatan terorganisasi (organized crime),” tandas Hendropriyono. (Lnj)
