LEGION-NEWS, Jakarta – Masih ditengah pandemi COVID-19 di Indonesia, hampir 2 tahun sudah pandemi melanda Indonesia, Berbagai sektor terimbas oleh virus desiase corona virus asal Wuhan China.
Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan ekonomi di tataran rumah tangga, dimana 50% diantaranya mengalami kesulitan keuangan.
UNDP Indonesia, UNICEF Indonesia, Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) dan The SMERU Research Institute, didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengadakan studi untuk menilai dampak ekonomi-sosial pada rumah tangga akibat pandemi, Hasilnya;
Keterbatasan lapangan pekerjaan karena kegiatan bisnis yang lesu akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan PPKM menyebabkan berkurangnya pemasukan rumah tangga, disaat harga berbagai kebutuhan sehari-hari cenderung meningkat.
Akses untuk mendapatkan layanan dasar sosial juga semakin sulit di saat pandemi, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh pangan berkualitas untuk gizi yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi anak.
Perlu analisa lebih dalam terkait dampak ekonomi-sosial pandemi pada pendapatan dan pengeluaran rumah tangga di Indonesia, sehingga pemetaan masalah menjadi jelas dan lebih mudah diatasi.
Namun lain hal dengan Sejumlah pejabat di Indonesia mengalami peningkatan harta kekayaan selama pandemi Covid-19 berlangsung dua tahun belakangan ini. Hal itu sebagaimana dicatat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan catatan KPK, 58 persen menteri di Kabiner Indonesia Maju pundi-pundi kekayaannya bertambah lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara 26 persen lainnya bertambah kurang dari 1 miliar rupiah dan hanya 3 persen yang mengalami penurunan jumlah kekayaan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal, mengatakan bahwa pejabat negara saat ini sudah buta terhadap Pancasila.
Sebab, lanjutnya, saat pelantikan dan pengambilan sumpah sebelum menjabat dulu, para pejabat ini sudah berjanji setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.
“Apakah dengan melihat banyaknya masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan dan terpuruk hidupnya sementara mereka menikmati hidup dengan bertambahnya harta mereka itu dinamakan setia terhadap Pancasila dan UUD 1945?” tukas dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/09/2021).
Alif menambahkan, para pejabat negara saat ini juga tidak bisa diharapkan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat. Pasalnya, saat masyarakat biasa harus berjibaku berjuang mempertahankan hidup di tengah pandemi, justru para pejabat menumpuk kekayaan dan bergelimang harta.
“Meski mendapatkan dengan jalan wajar pun, akan tetapi tetap tidak etis,” imbuhnya.
Ia juga berkelakar, para pejabat negara tersebut cocok untuk dibuatkan mural dengan tulisan ‘TUHAN AKU KENYANG’.
“Kalau kemarin ada mural yang tulisannya TUHAN AKU LAPAR, nah mereka pejabat ini cocok juga bikin mural dengan tulisan TUHAN AKU KENYANG,” tutupnya. [LN/OPC]
