LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Makassar melalui bidang PTKP menggelar diskusi dengan tema “Makassar Kota Darurat Banjir: “Refleksi Kritis Pembangunan Berkeadilan dan Mitigasi Bencana” bertempat di Professor Coffe, kec Panakkukang, kota Makassar pada Kamis (16/1/24).
Kegiatan itu menghadirkan tiga narasumber diantaranya, Kepala Bidang Drainase dan SDA Dinas PU Makassar Luqmanul Hakim selaku perwakilan Kadis PU Makassar Zuhaelsi Zubir, Anggota DPRD Makassar Hartono serta Direktur Profetik Insitute Asratillah.
Ketua HMI MPO Makassar Yusuf Kasim Bakri, menyebut diskusi itu sebagai bentuk penegasan bahwa bencana banjir, merupakan salah satu persoalan vital di Makassar.
“Bencana banjir ini memperlihatkan jurang ketimpangan sosial di Makassar. Warga yang tinggal disekitaran kanal atau rumah kumuh menjadi kelompok paling rentan ketika musim hujan dan dilanda banjir,” sebutnya.
“Pembangunan yang berkeadilan adalah kunci untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Melalui diskusi ini, kami berharap dapat merumuskan solusi yang bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, untuk memastikan Makassar menjadi kota yang lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana,” sambungnya.
Sementara itu, pengantar diskusi disampaikan oleh Ketua Bidang PTKP HMI Makassar Muh Asri.
“Tema dengan tagline “Makassar Kota Darurat Banjir” ini merupakan lanjutan dari hasil kajian kami, selain menjaga tradisi intelektualitas di HMI tentu diskusi ini juga menjadi momentum untuk mengupas sekaitan persoalan banjir di Makassar yang akan kita ulik dari beragam sudut pandang,” ungkap sosok mantan Ketua HMI Komisariat Wira Bhakti.
Luqman yang mengawali pemaparan dari kedua narasumber lainnya, menyampaikan empat hal penting sekaitan persoalan banjir di Makassar.
“Ada empat hal penting persoalan banjir di Makassar. Pertama, perubahan iklim, menyebabkan terjadinya Lanina yang berdampak pada meningkatnya curah hujan dibanding tahun sebelumnya, ditambah dengan naiknya muka air laut menyebabkan saluran primer dan sekunder penuh dengan air. Kedua, perubahan fungsi lahan, dari ruang terbuka menjadi bangunan, yang menyebabkan kurangnya area resapan air,” bebernya.
Ketiga, topografi kota Makassar, yang berada di area hilir, sehingga menjadi jalur air dari daerah lain menuju laut, sehingga ketika air menemukan lokasi yang berupa cekungan akan menyebabkan terjadinya genangan. Empat, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran drainase agar tidak menghambat aliran air,” lanjutnya.
Sementara Hartono dalam paparannya menyampaikan solusi dan faktor banjir dengan dua hal. Pertama, faktor alam dan kedua, adanya kiriman banjir dari daerah tinggi.
“Faktor pertama, seperti curah hujan lebat dengan intensitas tinggi, jika melihat anotomi typoghrapi daerah makassar. berada di bawah permukaan laut. Faktor kedua, adanya kiriman banjir dari daerah tinggi. Seperti blok 10 manggala itu daerah rendah tapi setiap musim hujan mendapat kiraman air daerah Gowa yang karena itu dipastikan akan terus banjir setiap kali musim hujan,” paparnya.
Ia pun memberikan solusi kepada pemerintah kota Makassar agar melibatkan pemerintah kabupaten Gowa dan kabupaten Maros, sebagai salah satu faktor penyebab banjir di daerah Tamalanrea dan Biringkanaya, serta balai besar PU.
“Solusi yang bisa dilaksanakan pemerintah kota Makassar adalah melibatkan pemerintah kabupaten Gowa dan kabupaten Maros, yang menyebabkan banjir didaerah Tamalanrea dan Biringkanaya, serta balai besar PU. Untuk pembuatan waduk mesti mencari dataran lebih rendah dari kawasan banjir, seperti Blok 10 Antng, karena waduk nipa-nipa sekarang itu dibuat di daerah lebih tinggi dari kawasan banjir, ” tuturnya.
“Yang terpenting harus ada road map pembangunan untuk pemashalatan masyarakat Makassar, bukan asal ada anggarannya. Tapi, kembali lagi harus ada kesadaran warga untuk menciptakan kondisi pemukiman bersih,” tutup Aleg FPKS dari Dapil 4 ini.
Di akhir Asratillah, mengutarakan, bukan hal berlebihan jika terjadi banjir di kota Makassar. Sebab dikarenakan adanya disparitas slogan pemerintah kota Makassar seperti kota Dunia, Smart City ataupun Sombere City yang tidak sesuai dilapangan.
“Tata ruang terlalu berat untuk menampung curah hujan yang tinggi. Ruang Terbuka Hijau (RTH), menurut WALHI, sisa 9 persen. Implikasi negatifnya, wilayah tangkapan air semakin berkurang sehingga akan gampang sekali banjir jika terjadi curah hujan yang tinggi” terangnya.
“Kawasan terutama Mamminasata yang di bawah permukaan laut ini akan sangat gampang kebanjiran. Jika daerah hulu, seperti Pallangga dan sekitarnya, tidak menyerap air maka makassar akan banjir disebabkan kiriman air dari hulu itu,” sambungnya.
Asratillah berharap pada pemerintah baru kedepannya di Kota Makassar segera membuat Pedoman Penanganan Bencana.
“Sampai sekarang Makassar yang selalu digadang-gadang sebagai Kota Tanggap Ketiba-tibaan tapi tidak mempunyai Pedoman Penanganan Bencana sungguh sangat ironi,” tutupnya.
Acara diskusi publik itu terbuka secara umum. Diikuti oleh puluhan kader HMI serta lapisan masyarakat di kota Makassar. (*)
