GMB Gelar Unras di Kejari Bulukumba Terkait Dugaan Korupsi di BPSPS

LEGIONNEWS.COM – BULUKUMBA, Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba yang terletak di Jalan Rambutan No.5, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Menjadi sasaran aksi unjuk rasa (Unras) Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB). Selasa (15/8/2023).

Kedatangan aktivis GMB itu untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi program stimulasi perumahan swadaya masyarakat (BPSPS) di kabupaten bulukumba tahun anggaran 2021.

BPSPS merupakan proyek Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut jendral lapangan Chaerul Loger, kasus itu telah ditangani 1 tahun namun belum membuahkan hasil.

“Sudah setahun penangan kasus dugaan korupsi BPSPS, Namun belum membuahkan hasil,” ucap Chaerul Loger diawal aksinya. Selasa (15/8/2023).

Advertisement

Di dalam aksinya itu, Chaerul Loger mengatakan bahwa program BPSPS diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Pihaknya pun berharap agar penyidik pada Kejari Bulukumba untuk segera menetapkan tersangka.

“Kedatangan kami hari ini (Selasa) secara tegas mendesak agar Kejari Bulukumba untuk transparan dalam penangan penyidikan kasus dugaan korupsi program stimulasi perumahan swadaya masyarakat,” katanya.

Kasi Intel Kejari Bulukumba, Muh. Yusran Setiawan menemui aktivis GMB. Dihadapan sejumlah mahasiswa, Yusran mengatakan kasus yang dimaksud tidak ditemukan indikasi dugaan korupsi didalamnya.

“Tidak ditemukan indikasi korupsi didalamnya. Silahkan di cek ke Kejaksaan Tinggi Sulsel,” ucap Yusran.

“Bila ditemukan bukti-bukti baru kami siap membuka kembali penyelidikannya,” tambah Kasi Intel Kejari Bulukumba ini.

Mendengar penyampaian Kasi Intel Kejari Bulukumba itu. Longer mengatakan pihaknya akan membawa bukti-bukti baru dan segera meminta Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Sulsel.

“Kami akan kembali menggelar aksi di Kejati Sulsel dalam waktu dekat dengan membawa bukti-bukti baru dan segera meminta LHP ke BPK Sulsel,” tutup Jenderal lapangan aksi,

Kemudian Massa aksi membubarkan diri dan mengatakan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Sulsel dengan membawa bukti-bukti baru dan segera meminta Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Sulsel,” Chaerul Loger. (*)

Advertisement