LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Polemik keberadaan Depo Pertamina Makassar yang terletak di Jalan Sabutung, Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar kembali menuai sorotan tajam dari publik.
Sorotan kali ini datang dari Lembaga Kemahasiswaan yang konsen di bidang advokasi publik, yakni Gerakan Mahasiswa Perlawanan Rakyat (Gempar) Makassar, yang membahas potensi bahaya dan keberadaan depo BBM tersebut.
Rian Calvin, selaku Pimpinan Gerakan Gempar Makassar, menegaskan bahwa keberadaan depo ini sudah lama menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik. Menurutnya, dengan jarak yang hanya sekitar 19 meter dari pemukiman padat, depo Pertamina Makassar sama sekali tidak memenuhi standar keamanan internasional.
“Depo Pertamina Makassar ini ibarat bom waktu di tengah kota. Usianya sudah 50 tahun bahkan melampaui standar umur tangki yang direkomendasikan secara internasional. Setiap hari ribuan warga hidup dalam ancaman kebakaran atau ledakan sewaktu-waktu,” tegas Rian Calvin, Rabu (24/9/2025).
Rian juga menyinggung rentetan insiden yang pernah terjadi. Dari kebakaran besar pada tahun 2009, percikan api tahun 2020, bau menyengat dan asap pada 2022, hingga laporan kebakaran kecil tahun 2023, semuanya menjadi bukti nyata bahwa SOP keselamatan di depo tersebut tidak berjalan maksimal.
“Kalau insiden terus berulang, itu artinya sistem deteksi dini dan proteksi kebakaran di depo ini sangat lemah. Warga selalu jadi korban kepanikan, sementara pemerintah baru muncul ketika api sudah padam. Ini bentuk nyata abainya negara atas keselamatan publik,” lanjutnya.
Selain itu, Gempar juga menyoroti sikap Pertamina yang dinilai minim transparansi. Hingga kini, data audit keselamatan maupun hasil investigasi setiap insiden tidak pernah dibuka secara publik.
“Transparansi itu penting untuk menjawab keresahan warga. Tapi faktanya, data keselamatan depo ini ditutup rapat,” ungkap Rian.
Dengan kondisi demikian, Gempar Makassar menegaskan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah tegas.
“Pilihan paling masuk akal adalah relokasi depo ke wilayah yang lebih aman, jauh dari pemukiman padat. Keselamatan rakyat harus jadi prioritas, bukan kepentingan bisnis energi semata,” tutup Rian dengan tegas. (*)
