LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar merespons pemberitaan terkait dugaan penyerobotan lahan yang dialami tokoh nasional asal Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla (JK), sebagaimana diberitakan di berbagai media.
Namun KNPI menegaskan, respons tersebut bukan untuk masuk ke substansi kasus hukum, melainkan bentuk dukungan moral atas nama martabat kota dan rasa kebatinan masyarakat Bugis Makassar.
Hal itu disampaikan Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, dalam konferensi pers yang digelar di salah satu warkop di Jalan Boulevard, Panakkukang, Kamis 6 November 2025
“Kami tidak berbicara soal sengketa hukumnya, itu wewenang pengadilan. Tapi kami berbicara soal rasa harga diri orang Bugis Makassar. Ketika tokoh daerah yang berjasa besar bagi Sulsel tersentuh martabatnya, kami sebagai pemuda Bugis Makassar merasa terpanggil,” ujar Syamsul.
Menurut Syamsul atau Zul Majjaga, kasus ini bukan sekadar isu penguasaan lahan, tetapi menyentuh aspek kultural, psikologis dan solidaritas sosial masyarakat Bugis Makassar.
“Ini bukan sekadar lahan (tanah), ini soal harga diri. Di tanah ini (Makassar) ada siri’ na pacce. Jika ruang hidup dan kehormatan disentuh, maka suara kami ikut berdiri,” tegasnya.
Zul Majjaga juga menyinggung fenomena penguasaan lahan oleh pihak bermodal besar yang sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Sulawesi Selatan. Baginya, investasi tetap dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengabaikan adab, hak masyarakat, dan penghormatan kepada tuan rumah.
“Kami tidak anti-investasi, kami anti arogansi. Silakan berinvestasi di Makassar, tapi jangan merasa kota ini bisa diatur dari meja bisnis semata. Di sini ada warga, ada budaya, ada aturan, dan ada kehormatan,” katanya.
Lebih lanjut, Zul Majjaga menegaskan bahwa JK bukan hanya figur perorangan, tetapi representasi simbolik kebanggaan Sulawesi Selatan, yang selama puluhan tahun berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.
“Pak JK itu simbol kehormatan Sulsel. Kami berdiri bukan karena relasi politik atau bisnis, tapi karena ikatan emosional dan budaya sebagai orang Bugis Makassar,” ujarnya
KNPI juga meminta semua pihak menahan diri, menjaga suasana kondusif, dan mempercayakan serta memberikan support moral kepada JK untuk menempuh langkah yang bermartabat sesuai kultur anak kandung kebudayaan Bugis Makassar.
“Kami ada di jalur moral dan kebudayaan, bukan di ruang perkara. Kami bicara atas nama suara warga yang merasa makna keadilan sosial juga harus dijaga, bukan hanya hitam-putih hukum,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, KNPI menegaskan bahwa dukungan terhadap JK adalah dukungan moral sebagai putra daerah, bukan keberpihakan dalam ranah korporasi ataupun proses hukum yang kelak atau sedang berjalan.
“Bukan soal siapa yang akan menang di pengadilan. Tapi soal bagaimana kita menjaga siri’ Pak JK sebagai anak kandung Bugis Makassar agar tetap bermartabat di tanah sendiri,” demikian pesan yang disampaikan oleh Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga. (*)
