LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Kabar dugaan adanya pemalsuan ratusan ribu tandatangan warga kota Makassar telah di wanti wanti oleh Karang Taruna (KT) Kota Makassar jauh sebelum digelar pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.
Bahkan Karang Taruna yang di nahkodai Muhammad Zulkifli sempat menggelar dialog publik bertajuk mengawal netralitas penyelenggara Pilkada serentak dengan menghadirkan nara sumber terkait sebagai bentuk perhatian khusus di tengah maraknya dugaan pelanggaran netralitas, baik oleh aparatur sipil negara hingga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di di Cafe Home Town Makassar, Rabu (21/11)
Diskusi publik itu berawal adanya kabar diduga adanya 20 KPUD di Sulawesi Selatan telah dalam genggaman salah satu calon kepala daerah (Gubernur dan Wakil gubernur) di Pilkada 2024.
“Sejak kemarin hingga hari ini pemberitaan menghiasi adanya dugaan pemalsuan tandatangan milik warga baik di kota Makassar, yang diduga dilakukan oleh penyelenggara ditingkat KPPS,” ujar Zulkifli
Bahkan katanya dari pemberitaan nasional ditemukan pemalsuan 1 juta tandatangan warga di pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulsel.
“Dugaan pemalsuan tandatangan milik warga yang diduga dilakukan penyelenggara di tingkat KPPS kini menjadi perhatian publik nasional,” tambah Ketua Karang Taruna.
“Ini sudah kami wanti wanti kepada pihak penyelenggara saat dialog jelang pencoblosan waktu itu. Agar menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah,” katanya menambahkan. Selasa 10/12)
“Saat digelar dialog yang diutus hanya staf ahli. Padahal yang kami undang adalah Ketua KPU dan Bawaslu Sulsel, Walaupun Bawaslu Makassar masih sempat mengirim salah satu komisionernya,” tutur Zulkifli.
Yang tadinya kami berharap pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai aturan, Namun faktanya ada dugaan pelanggaran.
Terpisah Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto atau ‘Danny Pomanto’ mengatakan dari penelusuran yang dilakukannya terdapat ratusan ribu tandatangan warga Makassar dipalsukan.
Bahkan dirinya tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut.
“Saya tidak tahu siapa yang (lakukan) tapi hasil penelusuran saya seperti itu. Ada apa dengan itu?” tanya Wali Kota Makassar itu. Senin (9/12)
“Kenapa mesti ditandatangani, kalau orangnya ada kenapa bukan orangnya,” kata Danny seperti dikutip dari CNN Indonesia. (*)
