LEGIONNEWS.COM – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham dan Hasan Hasbi menyoroti gaya berkomunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Keduanya menilai Menkeu Purbaya pernyataan keras sering dilontarkannya terhadap pejabat daerah maupun rekan sesama kementerian.
Idrus misalnya dia menyampaikan bagaimana koleganya di partai golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang mengingatkan agar Purbaya menjaga komunikasi politik di internal koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.
Pasalnya saat itu, Misbakhun sempat melontarkan pernyataan agar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjaga komunikasi politik, serta menghindari kesan mengomentari kementerian lain.
“Iya sih, kita menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepatutan, meminjam konsep budaya Jawa,” kata Idrus di Jakarta, Minggu (19/10).
Tidak hanya Waketum DPP Partai Golkar itu Hasan Hasbin juga menyoroti gaya komunikasi politik Purbaya.
Hasan yang juga mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan menilai Menkeu Purbaya acap kali keras terhadap pejabat daerah maupun rekan sesama di kementerian.
Lewat unggahan di kanal YouTube pribadinya, Minggu (26/10/2025), Hasan menilai bahwa sebagai sesama anggota kabinet, para pejabat seharusnya mampu menampilkan sikap saling mendukung di depan publik, bukan sebaliknya.
“Kalau bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet sebaiknya tidak saling menyerang di depan umum. Karena itu bisa melemahkan pemerintah,” ujar Hasan yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT (perseroan) Pertamina,
Menurut Hasan, pejabat setingkat menteri seharusnya mengedepankan komunikasi yang strategis, bukan reaktif.
Dikatakannya,, gaya komunikasi Purbaya kerap menyinggung pejabat lain secara terbuka dapat berdampak buruk pada citra dan soliditas pemerintahan.
Hasan yang merupakan konsultan politik itu juga menyampaikan bahwa perbedaan pendapat di dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar.
Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan itu semestinya disampaikan melalui mekanisme internal, bukan di hadapan publik yang bisa menafsirkan berbagai hal secara liar.
“Kalau mau saling koreksi, berdebat, atau marah-marah, lakukan di ruang tertutup. Tapi kalau dilakukan di ruang terbuka, justru akan menghibur orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah,” katanya.
Hasan juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab ganda yakni menjalankan fungsi kebijakan dan menjaga stabilitas persepsi publik terhadap pemerintah.
Ketika pejabat justru saling mengkritik secara terbuka, pesan yang muncul ke masyarakat bisa menjadi kabur, bahkan menimbulkan kesan perpecahan.
“Rakyat butuh melihat pemerintah yang kompak dan fokus pada kerja. Kalau yang muncul malah saling sindir di media, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” ujar Hasan dalam video berdurasi sekitar delapan menit itu. (*)
