LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Pergantian pucuk pimpinan Polda Sulawesi Selatan berlangsung di tengah situasi sosial yang penuh gejolak. Makassar, dengan riwayat demonstrasi yang kerap berujung bentrok, kini menanti arah baru kepemimpinan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro yang resmi dilantik sebagai Kapolda Sulsel Pada Rabu 29 Oktober lalu.
Kemarin (Senin 3 November 2025) di balik seremoni penyambutannya di Mapolda Sulsel, suara kritis muncul dari berbagai organisasi kepemudaan maupun ormas. Terbaru datang dari Syamsul Bahri Majjaga, Ketua Pengurus Wilayah Setia Prabowo Sulsel.
Syamsul atau Zul Majjaga menegaskan bahwa kehadiran Kapolda baru jangan sampai menciptakan jarak dengan publik.
“Sulawesi Selatan saat ini butuh pemimpin di level kepolisian yang mampu mendengar aspirasi rakyat, bukan menutup diri dengan kebijakan yang resisten. Kapolda harus hadir sebagai pengayom, bukan sekadar penegak aturan,” ujarnya saat ditemui di Makassar, Selasa (4/10/2025)
Luka Sosial yang Masih Terasa
Kerusuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi yang menewaskan sejumlah warga di Makassar Agustus lalu menjadi catatan kelam. Publik menilai aparat terlambat mengantisipasi eskalasi, hingga kerugian materil dan korban jiwa tak terhindarkan.
Zul Majjaga menekankan, evaluasi pola pengamanan adalah langkah pertama yang harus dilakukan Kapolda baru. Menurutnya, publik Makassar tidak bisa disikapi dengan sikap resisten atau alergi terhadap kritik, sebab masyarakat Sulsel adalah barometer keberanian dan nalar hukum di Indonesia timur.
“Makassar bukan kota yang bisa dikendalikan dengan pendekatan kekuasaan. Ini tanah yang berani bicara kebenaran, siapa pun Kapoldanya, harus siap menghadapi publik yang kritis dan terbuka,” tegasnya
“Jangan sampai masyarakat kembali merasa tidak dilindungi. Kapolda harus menunjukkan sikap humanis, dialogis, tapi tetap tegas ketika menghadapi massa,” urainya
Tantangan Lingkungan dan Tata Kelola
Selain keamanan unjuk rasa, Ia juga menyoroti maraknya tambang ilegal di berbagai daerah, termasuk yang terdekat dari Kota Makassar, yakni di sekitaran bantaran Sungai Jeneberang. Aktivitas ini merusak ekosistem dan mengancam kehidupan warga di sekitarnya.
“Ini bukan hanya masalah ekonomi ilegal, tetapi masalah keberlanjutan lingkungan hidup. Polda harus turun tangan, karena kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal akan diwarisi generasi muda Sulsel,” tambah Zul Majjaga
Menurutnya, kegiatan pertambangan ilegal di Sulsel sudah menjadi rahasia umum dan sering ditemukan di banyak daerah namun lemahnya penindakan oleh penegak hukum membuat para pelaku masih bebas beraktivitas
“Kami menduga ada upaya terstruktur yang dilakukan oleh berbagai pihak dan melibatkan oknum penegak hukum serta pemangku kebijakan, sehingga kasus pertambangan ilegal sulit untuk ditindak dengan tegas,” jelasnya
Diapun menyinggung aktivitas pertambangan ilegal yang berada di bantaran sungai Jeneberang dan sekitarnya masih sulit di tindak oleh penegak hukum di wilayah tersebut
“Sebagai contoh kecil, wilayah tambang ilegal di sepanjang sungai Jeneberang saja sangat sulit di tindak oleh aparat hukum setempat, padahal hampir setiap hari aktivitas tersebut mudah untuk di jumpai, lalu bagaimana dengan kegiatan ilegal yang dilakukan di daerah lain, tentu itu lebih sulit lagi,” urainya.
Ia menegaskan atas dasar itu, Setia Prabowo Sulsel akan menjadi garda terdepan sebagai bagian dari relawan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengawasan dan mitra pemerintah dalam menjalankan serta mensukseskan instruksi Presiden Indonesia.
“Bahwa ini adalah instruksi dari Bapak Presiden Prabowo, sehingga kami relawan tentu akan melaksanakan sebagai bagian dari kontrol sosial untuk mensukseskan semua program Presiden, termasuk pengawasan penindakan tambang ilegal tersebut,” tegasnya
Harapan Anak Muda Sulsel
Makassar dikenal sebagai “Kota Mahasiswa”, pusat gerakan sosial, sekaligus pintu gerbang Indonesia timur, dengan kompleksitas itu, kepemimpinan Kapolda di Sulsel selalu menjadi sorotan nasional.
Baginya, Kapolda baru adalah figur kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Menurutnya, kepemimpinan polisi yang resisten terhadap kritik hanya akan melahirkan jarak dan memperbesar konflik.
“Kami berharap Kapolda baru membawa wajah kepolisian yang lebih terbuka, siap berdialog, dan mampu membangun kolaborasi dengan semua elemen. Ini penting demi stabilitas Sulawesi Selatan yang kini sedang diuji,” tegasnya.
Pertaruhan Kapolda Baru
Syamsul menyinggung sejumlah peristiwa hukum kontroversial yang pernah ditangani oleh Irjen Pol Djuhandhani Raharjo Puro ketika masih menjabat di Bareskrim Polri. Di antaranya penanganan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo yang dihentikan tanpa unsur pidana, serta dugaan penggelapan sertifikat tanah yang sempat menyeret namanya.
Selain itu, publik juga mencatat pernyataan Djuhandhani terkait pendanaan di balik kerusuhan pada Agustus 2025 lalu, yang dinilai tergesa-gesa dan memunculkan polemik luas di ruang publik.
“Rekam jejak itu penting untuk kita ingat, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa Sulsel membutuhkan kepemimpinan yang transparan dan terbuka terhadap koreksi. Jangan sampai Kapolda baru membawa kultur resisten terhadap suara publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa di bawah pemerintahan nasional yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, kepolisian di daerah harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Ia menyebut, loyalitas kepada negara tidak sama dengan membungkam aspirasi rakyat.
“Publik Sulsel siap mendukung Kapolda baru sepanjang beliau memihak pada kebenaran dan keadilan. Tapi kalau ada tanda-tanda pembungkaman atau resistensi terhadap kritik, maka masyarakat sipil akan bersuara keras,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa posisi Kapolda Sulsel sangat strategis, mengingat daerah ini merupakan episentrum politik dan sosial di kawasan Timur Indonesia. “Makassar selalu menjadi barometer, kalau hukum tumpul di sini, maka getarannya akan terasa sampai Jakarta,” pungkasnya.
“Selamat datang Kapolda baru di Bumi Anging Mammiri. Tapi ingat, rakyat Sulawesi Selatan bukan hanya butuh keamanan, mereka butuh keadilan. Kapolda harus membuktikan bahwa Polri berpihak pada rakyat,” tutup Syamsul Bahri Majjaga. (*)
