JAKARTA||Legion-news.com Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengingatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar anggaran yang dimiliki Ditjen SDA dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah di setiap daerah yang ada di Indonesia. Terutama, program Ditjen SDA di beberapa titik wilayah yang baru saja tertimpa bencana.
Maka, Novita mendorong Ditjen SDA segera merespon perbaikan berbagai fasilitas seperti saluran air, drainase, embung/waduk, sumur bor dan penampungan air untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih di daerah krisis air. Demikian ditegaskan Novita saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
“Mengingat, baru-baru ini di Indonesia terjadi beberapa bencana sehingga kita berharap bahwa masukan usulan dari daerah yang terkena bencana bisa segera direspon untuk bisa segera diperbaiki. Seperti saluran air, drainase, embung/waduk, sumur bor, atau juga penampungan air untuk masyarakat dimana mereka daerahnya kering dan krisis air sehingga membutuhkan air-air bersih,” ujar Novita.
Lebih lanjut, terkait program kegiatan padat karya Ditjen SDA, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyatakan Komisi V siap untuk terus melakukan fungsi pengawasan sehingga program kegiatan padat karya Ditjen SDA dapat betul-betul tercapai tepat sasaran. Begitu juga, sambungnya, memastikan setiap para pekerjanya dapat dibayar dengan baik.
Karena, tutur Pimpinan BURT DPR RI ini, program padat karya selain memiliki tujuan mengairi program mengairi masyarakat persawahan juga terutama untuk memberikan bantuan stimulan atau bantuan pendapatan kepada masyarakat di bawah. Terlebih di musim pandemi Covid-19, Novita mengungkapkan Komisi V selalu meminta padat karya diperbanyak dengan tujuan perekonomian di desa-desa itu bisa terbantukan.
Selain itu, legislator dapil Banyumas-Cilacap itu menekankan pentingnya sinergi Ditjen SDA dengan segenap stakeholder terkait dalam upaya mitigasi bencana dalam rangka antisipasi di beberapa titik rawan bencana. Sehingga, tandasnya, bisa segera dilakukan berbagai langkah antisipasi dalam memprioritaskan keselamatan masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
“Seperti, di Cilacap terdapat laut dan segara anakan dimana sedimentasinya sudah sangat tinggi dan tidak bisa dilakukan pengerukan. Alasannya, pengerukan biayanya akan tinggi dan sedimentasinya terus bertambah. Kemudian, di Banyumas juga ada bencana banjir akibat sedimentasi dari waduk Banjarnegara. Nah, ini menjadi PR seperti apa langkah nyata dan formulasi terbaru Ditjen SDA sehingga kedepan tidak abrasi atau banjir terus menerus terutama di Cilacap dan Banyumas,” pungkas Novita. (**)
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar anggaran yang dimiliki Ditjen SDA){kind=link}