LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Tidak transparannya hasil “Nilai” dari seleksi Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan mendesak agar Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri memerintahkan Wali Kota Makassar membuka nilai hasil seleksi.
“Kita berangkat dari undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik. Jelas disitu mengatur semua hal yang bersumber dari APBN, APBD dan Hibah pemerintah diharuskan disampaikan kehadapan publik,” ujar Muhammad Akbar Kepala Bidang Informasi dan Publikasi LASKAR Sulsel. Selasa (7/10).
“Ada hal yang tidak terungkap soal hasil nilai seleksi oleh Tim Seleksi (Timsel) terhadap calon Direksi dan Dewas yang di dalamnya ada nama besar seperti Prof Aswanto selaku mantan wakil hakim mahkamah konstitusi,” terang Akbar.
Tak transparan hasil seleksi (Nilai) LASKAR Sulawesi Selatan (Sulsel). Mendesak agar Ditjen BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri datang ke Makassar untuk memeriksa hasil seleksi.
“Kami mendesak agar Ditjen BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri datang ke Makassar untuk memeriksa hasil seleksi. Patut diduga ada yang tidak beres, Fakta hari ini masih tarik ulur pelantikan disebabkan adanya pelanggaran terhadap PP 54 tahun 2017 terkait dengan hubungan kekerabatan antara Direksi dan Dewas,” katanya.
“Jangan ada ditutup tutupi soal angka hasil seleksi calon Direksi dan Dewas terpilih. Bahkan diduga ada calon dewan pengawas (Dewas) yang nilai perolehan nya jauh di bawah standar yang anehnya lagi bisa lolos,” katanya.
“Ini berbahaya sekali. Dewas inikan punya peran besar sebagai perwakilan pemerintah kota makassar, Kalau tidak lulus seleksi janganlah dipaksakan Lolos, ini bukan soal orang dekat Wali Kota tapi ini soal profesional,” tutur Akbar.
Dan kemudian katanya, di Dewas ada juga sepupu sekali. Yaitu, Sekertaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Sekda dan Kepala Bapenda Kota Makassar ini kan sepupu satu kali, Sama sama duduk sebagai dewas,” katanya. (LN)
