Diabaikan Pemerintah Kota Makassar, Warga Terpaksa Bangun Drainase dari Dana Gotong Royong

0
FOTO: Warga Timbuseng Kelurahan Barombong kecamatan Tamalate kota Makassar,mengaku kecewa dan merasa diabaikan pemerintah setempat karena tidak adanya bantuan pembangunan drainase di lingkungan mereka, Minggu (25-01-2025).
FOTO: Warga Timbuseng Kelurahan Barombong kecamatan Tamalate kota Makassar,mengaku kecewa dan merasa diabaikan pemerintah setempat karena tidak adanya bantuan pembangunan drainase di lingkungan mereka, Minggu (25-01-2025).

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Warga Timbuseng Kelurahan Barombong kecamatan Tamalate kota Makassar,mengaku kecewa dan merasa diabaikan pemerintah setempat karena tidak adanya bantuan pembangunan drainase di lingkungan mereka, Minggu (25-01-2025).

Padahal, persoalan saluran air yang buruk telah berlangsung bertahun-tahun dan kerap menyebabkan banjir saat hujan turun.

Menurut warga, Jamaludin Dg Sese usulan pembangunan drainase sudah beberapa kali disampaikan melalui musyawarah dan pengajuan resmi, Musrembang. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan maupun realisasi dari pihak “terkait Carita kosong ji,katanya”.

“Sudah sering kami sampaikan, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Kalau menunggu pemerintah, kami bisa terus kebanjiran,” kata salah seorang warga dengan nada kesal.

Akibat tidak adanya respons pemerintah, warga RT 03, RW 09, Kelurahan Barombong kecamatan Tamalate kota Makassar,akhirnya mengambil langkah mandiri dengan mengumpulkan dana secara gotong royong.

Dana tersebut digunakan untuk membangun drainase sederhana demi mengurangi genangan air yang kerap merendam rumah dan jalan lingkungan.

Ketua RT setempat menyebut, langkah ini diambil karena kondisi sudah mendesak. “Kami terpaksa swadaya. Padahal drainase ini kebutuhan dasar dan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota Makassar,” ujarnya.

Di sisi lain ketua RW 09 Muh Rasyid saat di temui menyampaikan,terkait pengaduan pelayanan masyarakat, melalui program pemerintah kota Makassar yaitu aplikasi Lontara,belum begitu maksimal pasalnya aduan itu di giring kesana kemari.dan juga aplikasi tersebut sering lalot kemukinan di akibatkan banyaknya masyarakat yang mengasuh melalui aplikasi tersebut.

“Iya pak jadi pemerintah memang menyampaikan bahwa semua keluhan dan aduan itu harus melalui aplikasi,namun saya mencoba menggunakan aplikasi tersebut, prosesnya hampir sama dengan aduan sebelumnya pak,dari laporan aplikasi tersebut, turun ke pemerintah kecamatan,dari kecamatan ke lurah,hal tersebut saya anggap bahwa laporan dan aduan itu kurang efektif.

Kemudian pihak kelurahan melanjutkan aduan klarifikasi dengan RW RT,ini sama saja dengan mengembalikan laporan bukan realisasi laporan, tutupnya ”

Warga berharap pemerintah daerah Kota Makassar tidak menutup mata terhadap kondisi infrastruktur lingkungan, terutama di permukiman warga yang rawan banjir. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait persoalan tersebut. (*)

Advertisement