PANGKAJENE||Legion News – Atas nama rakyat Kabupaten Sidrap, Solidaritas Masyarakat Sidrap (SOMASI) di depan 10 Angggota DPRD Sidrap, menuntuk DPRD Sidrap untuk mendesak penegak hukum di Kabupaten Sidrap, segera memeriksa Bupati Sidrap H Dollah Mando, terkait terungkapnya sejumlah kasus korupsi yang menyebut-menyebut dugaan keterlibatan sejumlah kerabat dan kroninya.
SOMASI, Selasa pagi hingga sore didukung ratusan massa, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung DPRD Sidrap, sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap terungkapnya sejumlah kasus dugaan korupsi di Sidrap, seperti kasus OTT Diknas Sidrap dan kasus TPI Mojong yang sudah sampai di pengadilan Tipikor.
Korlap Aksi Unjukrasa, Ardiyansa mengatakan dalam aksi unjukrasa kita mendesak kepada Kejaksaan Negeri Sidral untuk segera mengabulkan, Justice Collaborator tersangka Ahmad pada kasus OTT Dinas Pendidikan sebagai bentuk kerjasama untuk membongkar kasus ini secara terang-benderang.
“Bahkan dalam aksi ini pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri didesak membuat laporan Penyelidikan dan Penyidikan baru untuk mengungkap pihak-pihak yang telah disebutkan namanya secara jelas dalam Permohonan Justice Colaborator tersangka Ahmad,” kata Darwin Daru Presedium SOMASI mendesak aparat penegak hukum.
Selain itu, SOMASI juga mendesak pihak DPRD Sidrap untuk segera membentuk Pansus dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Bumi Nene Mallomo serta Seruan moral kepada warga masyarakat Sidrap agar tetap mengawal seluruh kasus yang ingin mencederai sendi-sendi demokrasi dan membantu menyebarkan informasi ini.
Ardiansya kemudian menambahkan jika tuntutan ini tidak dilaksanakan atau digubris maka kita akan mengadakan aksi yang lebih besar dengan semua elemen masyarakat.
Kita pahami bersama bahwa salah satu kelemahan Otonomi Daerah adalah adanya sifat otoriter pihak penguasa atau biasa kita sebut Raja raja kecil di daerah yang kurang menghargai dan patuh terhadap kewibaaan pemerintah Pusat dan Norma Hukum.
“Bagaimna tidak, banyak dari kalangan pejabat keluarganya, dan Kroni-kroninya dengan memperkaya diri sendiri dengan menyelagunakan kekusaan dan kewenangannya secara melawan hukum,”katanya.
Kabupaten Sidrap yang merupakan bagian integral Bangsa ini di bawah kepemimpinan Bupati Sidrap H Dollah Mando, yang kini sudah kelihatan otoriter dan diduga sarat KKN.
Presidium Somasi, Darwin Daru mengatakan ada beberapa kasus yang terjadi di daerah ini sampai sekarang para aparat penegak hukum dan Anggota DPRD yang belum serius ditangani.
Kasus tersebut adalah Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah seorang oknum yang berada dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabudayaan kabupaten Sidrap.
Kasus ini berkaitan dengan aliran dana Fee Proyek hasil dari pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019.
Kasus ini sudah menjadi Isue Nasional.
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dalam kasus ini telah menetapkan beberapa orang dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap sebagai tersangka
“Tetapi sama sekali belum menyetuh aktor intelektual atau pelaku utama yang menjadi dalang dibalik semua perilaku korupsi tersebut,” katanya
Selain itu, ada Kasus Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana TPI. (Peningkatan Areal TPI Mojong) Kecamatan Watang Sidenreng Jumlah Anggaran Rp, 2.660.000.000 Milyar.
Sumber dana DAU, Namun kasus tersebut belum tersentuh hukum, ada dugaan keterlibatan bupati dan kroni-kroninya.
Kasus Pengadaan Baju Seragam SD dan SMP sebesar Rp.3.5 Milliar. Kegiatan pengadaan Baju seragam sekolah tidak melalui tender atau lelang, padahal proyek yang anggarannya di atas 200 juta harus dan wajib melalui lelang tender.
Bahkan ULP pun tidak tahu menahu. Terlebih lagi baju yang dibagikan tidak memenuhi standar.
Penataan Taman Halaman Kantor Bupati Kurang Lebih 400 Juta. Kegiatan yang seharusnya tidak terlaksana karena belum dianggarkan didalam APBD, sehingga berindikasi terjadi pelanggaran hukum.
Kasus Pelaksanaan Proyek pada kebun Induk Barukku Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase. Kegiatan pembangunan atau rehabilitasi kebun induk, dengan anggaran sebesar Rp 790.500.000.
Pekerjaan pembangunan rehabilitasi di lapangan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan speeck pada rehabilitasi kebun induk barukku tersebut.
Anggaran penanganan Covid-19 kurang lebih 70 Miliyar. Realisasi 11 Milyar dan pos anggarannya tidak jelas !!!
Kasus Mutasi PNS yang tidak sesuai dengan prosedur (UU ASN), sebanyak kurang lebih 100 ASN Non Job dengan alasan pertimbangan politik, dan diduga ada indikasi pungutan biaya atau Jual Beli Jabatan untuk memuluskan langkah PNS tersebut dalam menempati posisi atau jabatan tertentu.
Kasus Penerimaan CPNS sarat KKN karena di dominasi oleh keluarga, kerabat, dan kroni pejabat tertentu.
Lahan Rumah Sakit di kecamatan Dua Pitue, anggaran miliyaran didalam APBD 2019, dan ada dugaan Mark Up anggaran dan sampai sekarang belum ada MOU terkait kontrak kerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
Kasus dana kapitasi JKN dibeberapa Puskesmas di Sidrap yang diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa berupa barang dan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Dinas Kesehatan Sidrap sampai sekarang belum tuntas, ada indikasi kasus ini didiamkan.
Banyak tender proyek yang bermasalah sehingga ada indikasi rekanan atau kontraktor diarahkan sebagai pemenang Lelang Tender dan ada indikasi Fee Proyek.
Ketua DPRD Sidrap H Ruslan bersama 10 anggotanya menerima perwakilan pengunjuk rasa, menegaskan mereka akan meneruskan apa yang disampaikan oleh penengunjuk rasa.
“Tahap pertama, tentu akan kami panggil Bupati untuk minta penjelasan, kemudian kita akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya. Kami tidak akan main-main dengan aspirasi yang dibawa rakyat Sidrap yang tergabung dalam SOMASI ini,” kata H Ruslan pada wartawan seusai menerima pengunjuk rasa itu.(*)
