TANA TORAJA – Memasuki awal bulan Juli 2023, sejumlah proyek fisik dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemkab Tator dengan nilai anggaran yang fantastis belum juga dilelang (tender).
Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi III DPRD Tana Toraja Andarias Tadan mengatakan jika sebelumnya telah melakukan rapat evaluasi dan telah mendesak ULP agar segera mempercepat proses tender.
“Kami sudah sampaikan ke ULP agar mempercepat proses tender,” katanya, Sabtu (01/07/2023).
Dikatakan Andarias Tadan bahwa lambatnya penyerahan dokumen pekerjaan fisik merupakan bukti kinerja yang buruk dari SKPD sehingga pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah Tana Toraja segera mengevaluasi setiap kepala OPD terkait.
“Ini Masukan untuk Pemerintah Daerah agar segera mengevaluasi kinerja OPD terkait sehingga penyerapan rangka anggaran bisa maksimal. Karena jika tender lambat maka penyerapan anggaran di Tana Toraja akan lambat secara khusus beberapa kegiatan besar yang proses tendernya lambat,” cetus Ketua Fraksi Hanura Andarias Tadan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Candra mengatakan bahwa sejauh ini (01/07/2023) dokumen penawaran pekerjaan fisik belum rampung semua. Bahkan ada OPD yang belum memasukkan dokumen sama sekali.
“Belum, belum masuk semua, baru ada 8 paket yang masuk dari dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Kalau dari Dinas Pendidikan belum ada sama sekali.
Tapi kan kemarin kita libur jadi belum sempat mengecek apakah ada dokumen yang masuk atau tidak nanti kami akan cek,” jelas Candra via telfon selular.
“Sejauh ini ada Tiga paket yang sementara evaluasi termasuk proyek Ollon. Kemudian untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan dari PU terkahir hari ini untuk memasukan penawaran dan 1 paket dari RS Lakipadada dan itu sudah masuk masa sanggah. Yang jelas dokumen penawaran yang masuk dan dikatakan lengkap akan langsung kami dilelang,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja dari fraksi Demokrat Kristian Lambe menilai kinerja pimpinan OPD yang belum memasukkan dokumen pekerjaan fisik tidak memuaskan dan tidak paham tupoksi.
“Saya tidak paham apa yg terjadi dan ada masalah apa sehingga ULP (Pemda) belum melakukan tender. Yang pasti kinerja OPD tidak memuaskan alias gagal paham tupoksi. Pimpinan OPD bekerja tidak profesional dan lemah dalam manajemen strategik”, cetusnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD dari fraksi Demokrat itu telah menyentil pegawai (PPK dan PPTK) yang tidak mampu menyusun program agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.
“Ini tegas saya sampaikan bahwa tender itu harus segera, kalau memang Dinas terkait ada pegawai yang tidak mampu menyusun program misalnya PPK dan PPTK agar segera mundur dari jabatannya. Kenapa alasan mundur karena dianggap tidak mampu. Buat apa bertahan kalau tidak mampu bekerja”, cetus Kristian Lambe, Kamis (18/5/2023) lalu.(*)
