Bulukumba Kembali Masuk Nominasi Raih Penghargaan APE Utama

Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf, saat hadiri verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Senin (5/4)

BULUKUMBA||Legion-news.com Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Verifikasi lapangan hasil dari pengisian indikator oleh Pemerintah kabupaten Bulukumba dalam, syarat untuk mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Pemkab Bulukumba kembali masuk dalam nominasi untuk meraih penghargaan APE tahin 2021

Sebelumnya Butta Panrita Lopi pernah meraih penghargaan yang sama dengan kategori Madya

Verifikasi Lapangan secara Virtual yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebagai evaluasi terhadap pencapaian pengarusutamaan gender tahun 2019-2020.

Advertisement

Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dr. Fitriah Zainuddin, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Umrah Aswani dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, hadir dalam verifikasi tersebut.

Bupati Bulukumba mengapresiasi Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memberi ruang bagi Pemkab Bulukumba untuk masuk dalam nominasi meraih penghargaan APE.

Andi Utta, juga menyampaikan bahwa perempuan sebagai potensi yang harus dioptimalkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bangsa dan negara.

Dilaksanakannya kegiatan Verifikasi Lapangan tentu untuk mengukur sejauh mana konsep pengarusutamaan gender terintegrasi dalam program kegiatan yang dilksanakan oleh perangkat daerah, sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi di berbagai bidang pembangunan,

Pada kesempatan tersebut, dilakukan wawancara langsung oleh Tim Verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Stakeholder pelaksana program diantaranya, Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Hukum, Dinas Kominfo dan Persandian, Tim Penggerak PKK. (**)

Advertisement