LEGIONNEWS COM – MAKASSAR, Kasus teror oknum anggota TNI, Serma Andi Arifuddin Sulaiman beserta rekannya masih menjadi perhatian publik.
Teror oknum anggota TNI itu dilatar belakangi persoalan di Musyawarah Daerah BPD HIPMI Sulawesi Selatan. Teror ditujukan ke Harmansyah yang belakang juga dikenal aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI.
Selain aktif di BPD HIPMI Sulsel, Harmansyah juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan.
Harmansyah juga tercatat sebagai Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan, Di Karang Taruna Pusat, Gibran Raka Bumingraka tercatat sebagai Dewan Pembina.
Organisasi politik dan kepemudaan itu yang mencuri perhatian publik. Persoalan itu kini Menasional.
Ketua Harian Brigade Muslim Indonesia (BMI), Hanif Aji Muslim, berharap kasus ini tidak dianggap remeh oleh pihak Kodam XIV/Hasanuddin.
“Tentu kita prihatin dengan persoalan teror yang dilakukan oleh oknum anggota TNI itu. BMI berharap agar Panglima Kodam XIV/HSN punya perhatian khusus,” ujar Ketua Harian BMI ini.
Dikatakannya, Jika Panglima Kodam XIV Hasanuddin telah menyampaikan bahwa 5 oknum TNI telah diperiksa, Berarti baik pelapor, terlapor dan saksi sudah di periksa, Pihak Denpom 4 Kodam XIV/HSN.
“Pelapor, Terlapor dan Saksi sudah diperiksa pihak penyidik Denpom. Termaksud mengamankan sejak awal CCTV. Dengan demikian kami rasa tidak ada alasan bagi Pihak TNI untuk segera melakukan gelar perkara guna menentukan status oknum TNI tersebut,”
“Apakah menjadi tersangka dan ditahan atau tidak, tentunya kami ingin menyampaikan bahwa meminta kepada bapak Panglima TNI untuk memantau proses hukum anak buahnya itu yang melakukan aksi teror pengancaman kepada saudara harmansyah,”
“Apalagi oknum tersebut dengan seenaknya tanpa memikirkan resiko menunjukkan pistolnya itu di hadapan anak perempuan dibawa umur melihat aksi oknum anggota TNI itu,”
Ketua Harian BMI itu menaruh harapan besar kepada Panglima Kodam XIV Hasanuddin dan Kapendam sekiranya pemeriksaan dapat berlangsung secara adil dan transparan sehingga dapat mematahkan issu negatif yang saat ini berkembang luas ditengah masyarakat.
“Kita tidak ingin Marwah TNI ini rusak oleh oknum oknum arogan yang selalu merasa tidak bisa di sentuh hukum,” katanya.
Dirinya meminta kepada Panglima Kodam XIV/HSN dan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) untuk melakukan penahan kepada seluruh oknum selama dalam proses penyelidikan agar tidak ada ruang bagi mereka untuk mengulangi tindakan brutal tersebut.
“Jika telah melakukan gelar perkara dan tersangka telah di tetapkan maka sebagai bentuk transparansi kita minta pihak panglima Kodam dan kapendam untuk melakukan jumpa pers dan tetap menampilkan seluruh oknum pelaku,”
Adapun mengenai oknum sipil, Kepala Desa Mappasengka, Kabupaten Bone yang juga di duga terlibat maka BMI juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memanggil dan memeriksa oknum tersebut dan jika oknum tersebut memenuhi unsur pidana maka secara keorganisasian meminta aparat kepolisian untuk segera menahan pelaku tersebut.
“Tentu harapan kami dan masyarakat di Sulawesi Selatan, Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berjalan aman. Masyarakat tidak ingin proses Pilkada di kota Makasar dan Sulawesi Selatan pada umumnya di warnai aksi brutal seperti peristiwa baru baru ini,” kunci Hanif. (**)
