MAKASSAR – Brigade Muslim Indonesia atau BMI menilai sejak keberadaan Ormas Batalyon 120 sangat meresahkan warga kota Makassar.
Kini Batalyon 120 berubah nama menjadi Bro 120. Namun dengan perubahan nama itu menurut Ketua Umum BMI Muhammad Zulkifli itu adalah Hak Wali Kota Makassar.
BACA JUGA: Saat Unras Pendukung Lukas Enembe Kedapatan Bawa Senpi
“Soal nama batalyon 120 berubah. Tapi itu hak wali kota, jangan lupa evaluasi pengurus dan program kerjanya. Kami khawatir malah menjadi wadah penampungan penjahat benaran yang bersembunyi dibalik topeng Pembinaan,” ujar Zulkifli
Menurut Ketua Umum BMI, Meningkatnya eskalasi kejahatan jalanan di Makasar belakangan ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dan aparat dalam rangka menciptakan Makassar yang aman dan berbudi pekerti.
“Kita bisa melihat beberapa fakta kejadian pembusuran dan pembegalan yang belakangan ini marak kembali terjadi. Kondisi ini tentunya tidak boleh menyurutkan kita dalam mengambil peran masing masing. Berharap pemerintah segera membuat metode baru dalam usaha membina saudara saudara kita yang di duga berpotensi melakukan kejahatan di jalanan,” imbuh Wakil Ketua Karang Taruna Sulsel ini.
BMI berharap pemerintah harus lebih banyak mengingatkan peran penting keluarga, guru, tokoh pemuda, ormas serta ulama untuk bisa bekerja sama dalam rangka mengantisipasi maraknya tingkat kejahatan di jalanan seperti perang kelompok, balap liar, pembusuran dan begal.
Tidak hanya itu, Wakil Ketua Karang Taruna Sulsel itu juga mengatakan pemerintah harus mampu membuat terobosan dalam rangka mencerdaskan masyarakat sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja atau minimal mampu mendapatkan pekerjaan layak.
“Kita juga butuh peran aparat untuk melakukan pendekatan secara humanis tetapi tetap tegas untuk melakukan proses hukum kepada para pelaku kejahatan walau kepada mereka yang sedang dalam
Pembinaan, adapun mengenai soal polemik Batalyon 120 yang info pembentukannya di inisiasi oleh Kapolrestabes dan walikota maka sikap BMI tegas bahwa pada dasarnya kami mendukung semua usaha pemerintah dan aparat yang membentuk wadah apapun namanya,” bener Muhammad Zulkifli.
Dia pun menambahkan pembinaan kepada siapapun yang berpotensi melakukan tindakan tindakan kejahatan bahkan kepada penjahat sekalipun jika dia ingin berubah. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata jika melihat keresahan masyarakat yang di lakukan oleh siapapun yang menjadikan istilah pembinaan sebagai kedok untuk berbuat kejahatan.
Jadi soal perubahan nama wadah batalyon 120 ke bro 120 itu hak walikota tetapi kita harap Wali kota dapat melakukan evaluasi kembali baik itu soal nama, memperbaiki sistem perekrutan, memperbaiki dan menganti para pengurus yang di nilai gagal serta memperbaiki program kerjanya supaya wadah ini tidak disalah gunakan oleh penjahat beneran yang selalu bersembunyi di balik topeng pembinaan dan akhirnya malah melecehkan niat baik pemerintah. (**)
