Baru Menang Tender Dipanggil APH, Para Kontraktor di Sulsel Buat Surat Terbuka ke Presiden Jokowi

FOTO: Presiden Joko Widodo atau Jokowi
FOTO: Presiden Joko Widodo atau Jokowi

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Pengusaha dibidang Jasa Konstruksi dan Barang Jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan merasa ketakutan hingga bersurat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Surat Terbuka itu diterima awak media Senin petang (27/11/2022) itu berisikan permintaan perlindungan hukum bagi mereka pengusaha yang ada di Sulsel.

Berikut kutipan Surat Terbuka para pengusaha di Sulsel ke Presiden Jokowi

Hal: Permohonan Perlindungan Hukum

Advertisement

Kepada Yang Kami Hormati
Presiden RI Bapak Joko Widodo
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama perkenalkan kami sebagai bagian dari masyarakat yang selama ini menjadi mitra strategis dari pemerintah khususnya untuk menunjang proses pembangunan. Lebih spesifik lagi di Makassar.

Kontraktor, penyedia jasa atau apapun sebutan kami. Tapi pada dasarnya kami juga adalah kelompok pelaku usaha yang membutuhkan perlindungan hukum dari Polri, khususnya untuk menjalankan usaha dengan aman, nyaman, tanpa tekanan apalagi dari oknum anggota Polri.

Sebagai mitra pemerintah, keresahan yang kami rasakan sebagai pelaku usaha khususnya di bidang penyedia jasa, barang dan konstruksi. Ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Karena mitra kami, yakni perangkat pemerintah daerah juga berkeluh kesah karena merasakan ketidaknyamanan menjalankan tugas dan fungsinya. Ada rasa takut, terancam dan tekanan.

Lalu, apa yang membuat kami selaku pelaku usaha dan juga perangkat daerah merasa tidak aman?

Pak Presiden dan Pak Kapolri yang baik hati.

Melalui surat terbuka ini kami memohon perlindungan hukum dari tindakan oknum-oknum polisi menyebut dirinya sebagai polisi antikorupsi. Tapi ujungnya mengejar rente dari pekerjaan proyek APBD dan juga APBN.

Dengan kedok pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi, kami pelaku usaha dan perangkat daerah berdasarkan informasi yang kami peroleh, harus berulangkali mendapat panggilan kepolisian. Tapi panggilan ini sifatnya tidak profesional, tapi lebih mirip ancaman agar ada ujungnya setoran kepada oknum tertentu ini.

Bahkan, saat saat kami sebagai pelaku usaha belum mengerjakan proyek yang kami menangkan melalui proses tender ataupun metode penunjukan langsung. Kami diintimidasi dengan ancaman korupsi, padahal pekerjaan kami belum berjalan atau belum usai.

Pak Presiden dan Pak Kapolri yang kami cintai.

Tindakan-tindakan oknum polisi antikorupsi khususnya di lingkup Mapolda Sulsel ini sungguh sangat meresahkan kami. Bukan hanya secara profesional sebagai pelaku usaha, tapi pribadi dan psikologi kami terganggu. Kami ketakutan harus selalu berhadap dengan panggilan petugas yang menyebut dirinya antikorupsi, tapi pada dasarnya ingin mendapat sesuatu yang lebih.

Aparat polisi dengan gaya hidup mentereng, punya rumah mewah, miliki mobil keluaran terbaru, apakah mungkin hanya dengan gaji seorang polisi, apalagi dengan tingkat pangkat perwira menengah? Kami melihatnya tidak mungkin.

Tapi, dengan memanfaatkan ketakutan kami, pelaku usaha hingga perangkat daerah, gaya hidup mewah itu menjadi mungkin. Karena kami harus memberikan upeti dan bahkan lebih besar dari hasil yang kami dapatkan selaku pekerja. Mereka para pemburu rente.

Melalui surat terbuka ini kami sekali lagi sangat mengharapkan perlindungan hukum, khususnya sebagai pelaku usaha. Tujuannya, agar kami dapat pula berkontribusi pada pembangunan nasional.

Semoga bisa menjadi perhatian Pak Presiden dan Pak Kapolri yang kami pastikan arif dan bijaksana. Selamatkan kami pak dari oknum yang mengejar rente, hingga kami dapat bekerja dengan rasa aman, nyaman dan diayomi.

Hormat Kami

Warga masyarakat di Makassar yang ketakutan dan merasa terintimidasi dengan ulah oknum aparat yang kerap mengatasnamakan pemberantasan korupsi.

(LN)

Advertisement