
LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Jl. Urip Sumoharjo Km 4, Kota Makassar. Kamis (19/2/2025) menggelar aksi unjuk rasa.
Kedatang para aktivis itu terkait dengan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Tamalate, milik pemerintah kota Makassar yang dianggap tidak memenuhi standar dunia pendidikan.
Sakring dalam keterangan tertulisnya kepada media mengatakan berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan fakta di lapangan lembaganya mendapatkan banyak kerusakan pada bagian bangunan tersebut.
“Dari penelusuran yang dilakukan oleh rejan rekan KPPM, fakta di lapangan mendapatkan banyak kerusakan pada bagian bangunan,” ujar Sakring dalam keterangannya itu. Kamis malam (19/2)
KPPM meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengambil langkah tegas. Mendengar permintaan mahasiswa itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmin mengatakan aspirasi yang disampaikan KPPM memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
“Kami terima berkas pelaporan dan akan mengawal laporan dari koalisi KPPM,” ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel itu.
Usai pelaporan secara resmi diterima pihak kejaksaan. Koordinator mimbar Andriawan, memerintahkan masa aksi untuk mengarah ke kantor balaikota Makassar di Jl. Jenderal Ahmad Yani.
Mimbar orasi pun berlanjut, Salah satu perwakilan pemerintah kota Makassar dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menemui para demonstran.
Budi merupakan pejabat di Kesbangpol kota Makassar mengatakan saat ini tidak ada pihak yang bisa memberikan keterangan pasti terkait tuntutan KPPM.
Kata Andriawan, Budi siap menampung aspirasi dari tuntutan para pengunjuk rasa tersebut.
Diakhir unjuk rasa itu, Andriawan mendesak agar aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum Direktur CV. Aura Tunas Abadi.
Andriawan menilai pelaksanaan pekerjaan perusahaan tersebut tidak memenuhi spesifikasi pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan kota Makassar. (*)