LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Forum Anti Korupsi Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kantor kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan. Aksi itu terkait dugaan pemotongan bantuan unit produksi pupuk organik (UPPO) di kabupaten Bulukumba tahun 2022.
Dalam pernyataan sikapnya itu Forum Anti Korupsi Sulawesi Selatan mendesak agar Kejaksaan Tinggi memeriksa Andi Akmal Pasluddin anggota DPR RI dari fraksi PKS .
Dilansir dari Menaraindonesia.com Bermula dari ungkapan salah satu penerima manfaat UPPO tahun 2022 di Kabupaten Bulukumba yang namanya tak ingin di sebut menyatakan bahwa anggaran yang diterima kelompoknya seharusnya sebesar 200 juta Rupiah yang di bagi dua tahap.
Dimana Pencairan Bantuan UPPO ini sebanyak dua tahap, pencairan pertama sebanyak 140 juta Rupiah (70%) dan pencairan kedua sebanyak 60 juta rupiah (30%).
“Iye, anggarannya 200 juta, tapi saat melakukan pencairan pertama itu langsung di potong sebesar 70 Juta Rupiah,” ungkapnya saat di konfirmasi
Nama bupati Bulukumba ikut terseret dalam bantuan UPPO dari Kementerian Pertanian itu.
Kepada awak media Jumat (10/2) Kabid Humas Dinas Kominfo Bulukumba Andi Ayatullah Ahmad menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf memberikan atensi terhadap masalah tersebut.
Apalagi sebelumnya ada pernyataan di media yang mencatut nama Bupati mendapat jatah dari bantuan tersebut.
“Saat ini Bupati Bulukumba sementara melaksanakan ibadah umrah. Namun beliau meminta masalah ini harus diusut tuntas supaya lebih jelas,” ungkap Andi Ayatullah.
Menurutnya, pencatutan nama Bupati yang meminta jatah sapi dari bantuan tersebut tidak benar.
“Secara pribadi pak Bupati itu punya banyak sapi, bahkan ada juga rusa. Tidak mungkinlah pak bupati minta minta jatah sapi dari bantuan itu,” ungkapnya lagi.
Kabarnya pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba juga sudah memantau masalah ini, sehingga diharapkan ke depan ada titik terang dari masalah ini. (LN)
