LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Total anggaran bantuan sosial (bansos) mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf anggaran tersebut terbesar dalam sejarah.
Pria yang biasa disapa Gus Ipul mengatakan berkat paket stimulus ini, pada Kuartal IV 2025 Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp 30 triliun.
Dengan begitu total anggaran bansos mencapai Rp 100 triliun.
“Saya kira untuk pertama kali ini dalam sejarah ya, pemberian bansos sampai Rp 100 triliun,” kata Gus Ipul di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
Menurut Gus Ipul bansos diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya mereka yang termasuk dalam desil 1-4.
Gus Ipul juga mengimbau para penerima manfaat untuk benar-benar memanfaatkan dana tunai yang diberikan pemerintah ini hanya untuk membeli kebutuhan pokok.
Jangan sampai bantuan ini malah digunakan untuk keperluan lain seperti membeli pulsa, apalagi untuk bermain judi online (judol).
“Diharapkan ini memperkuat daya beli masyarakat. Maka itu kita ingin ini sesuai peruntukannya, itu yang kita terus ulang-ulang. Jangan sampai digunakan main judol dan kepentingan-kepentingan lain,” tegas Gus Ipul.
“Kami imbau kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan ini untuk benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya, yaitu membeli bahan-bahan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar,” ujar Gus Ipul.
Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak peruntukannya apalagi untuk Judol, judi online, apalagi untuk beli-beli hal lain seperti misalnya beli pulsa dan lain sebagainya. Prioritasnya adalah untuk kebutuhan dasar mereka,” sambung Gus Ipul.
Ribuan penerima bansos diduga terlibat judi online
Gus Ipul mengaku prihatin dengan temuan 600 ribu lebih penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat judi online (judol).
Ia menegaskan, bansos bukan untuk digunakan seenaknya, apalagi untuk hal yang merusak seperti judi.
“Saya sedih juga, prihatin ada 600 ribu lebih penerima bansos yang diindikasi pemain judol. Itu kan memprihatinkan,” kata Gus Ipul saat melakukan kunjungan ke daerah, Senin (4/8/2025) lalu.
Menurut data awal, dari 600 ribu penerima bansos yang diindikasikan terlibat judol, sekitar 50 persen atau 300 ribu di antaranya merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah, lanjut Gus Ipul, telah mengambil langkah tegas.
“Dari 600 ribu itu, sekitar 230 ribu lebih sudah kami hentikan penyalurannya. Yang 300 ribu lebih masih kami dalami. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. (*)
