LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar High Level Meeting dengan sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Selasa, 4 April 2023 kemarin.
Dalam pemaparannya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana, mengatakan secara bulanan, inflasi gabungan 5 Kota IHK Sulawesi Selatan sebesar 0,75% (mtm) meningkat dibandingkan Februari 2023 yang mengalami deflasi -0,22% mtm terutama didorong oleh komoditas bahan pangan seperti beras, cabai rawit dan ikan layang sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri di tengah terbatasnya cadangan beras pemerintah dan kondisi iklim yang kurang kondusif bagi sektor pertanian.
“Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Parepare dan Kota Palopo. Sementara secara tahunan, inflasi gabungan 5 Kota IHK Sulawesi Selatan mengalami inflasi 5,86% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 sebesar 5,65% (yoy),” ungkap Causa Iman Karana.
Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tujuh kelompok pengeluaran yaitu bahan makanan, makanan jadi/minuman/tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Data pengelompokan ini didapat melalui Survei Biaya Hidup (SBH).
Ada Beberapa Penyebab Inflasi, yaitu;
Peningkatan penawaran (cost push inflation) yang terjadi karena depresiasi nilai tukar, kenaikan biaya produksi, imbas inflasi negara lain terutama mitra dagang, peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price), dan penurunan penawaran secara mendadak.
Peningkatan permintaan (demand pull inflation) yang terjadi karena total permintaan melebihi kapasitas perekonomian contohnya dengan penimbunan barang tertentu.
Kombinasi peningkatan permintaan dan penawaran.
Ekspektasi inflasi yaitu ketika masyarakat mengantisipasi perubahan di masa depan dan berupaya beradaptasi. Misalnya kenaikan harga barang menjelang hari raya meski stok mencukupi.
Meningkatnya jumlah uang yang beredar. Saat jumlah uang lebih banyak tanpa ada perubahan pada jumlah barang maka nilai uang akan turun dan harga barang naik.
Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan 6 (enam) poin arahan dalam arahannya
1. Terkait Stabilisasi Harga Beras, DKPn, Bulog dan Satgas Pangan agar segera melakukan pertemuan bersama pelaku usaha penggilingan padi di sentra Beras se-Sulsel untuk melaksanakan kesepakatan harga beli sesuai ketentuan BAPANAS untuk mendukung ketersediaan pasokan beras.
2. Meningkatkan produksi ikan sekaligus menjadi nilai tukar nelayan. Kecukupan pasokan antar waktu dan antar wilayah harus dijaga, salah satu melalui fasilitas mobile cold storage.
3. DKPn dan Dinas Perdagangan segera melaksanakan Pasar Murah bersama OPD di tingkat Kabupaten/Kota secara massif dan terjadwal. DKPn, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Biro Ekbang segera berkoordinasi untuk implementasi Fasilitasi Distribusi/subsidi ongkos angkut bahan pangan melalui penggunaan BTT pengendalian inflasi.
4. TPID Kabupaten Kota bersama TPID Provinsi Sulsel agar segera menyusun neraca pangan tingkat Kab/Kota.
5. Melaksanakan kerjasama antar daerah intra Provinsi Sulawesi Selatan antara daerah sentra dengan daerah yang membutuhkan (Kota IHK).
6. Satgas Pangan, BI dan OPD agar secara rutin memantau ketersediaan pasokan dan kondisi harga di seluruh 24 Kabupaten/Kota.
Turut hadir dalam kegiatan Hight Level Meeting Inflasi tersebut Forkopimda Sulsel diantaranya Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Pangkoopsud II Marsda TNI Andi Kustoro, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Hermanto, para anggota TPID Provinsi Sulsel, Kepala OPD Pemprov Sulsel serta para Bupati dan Walikota.(*)
