LEGIONNEWS.COM – PANGKEP, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan menggelar Pelatihan Paralegal bagi masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 31 Oktober hingga 2 November 2025, dan menjadi bagian dari komitmen PBHI dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat akar rumput.
Pelatihan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai latar belakang, seperti tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan aktivis lokal.
Ketua PBHI Sulsel, Idham Lahasang, SH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata PBHI dalam memperkuat kesadaran hukum di tingkat komunitas.
“Masih banyak warga yang tidak memahami hak-haknya di hadapan hukum. Melalui pelatihan paralegal ini, kami ingin melahirkan kader-kader masyarakat yang mampu memberikan bantuan hukum dasar dan menjadi jembatan bagi warga yang membutuhkan pendampingan,” ujarnya.
Selama pelatihan berlangsung, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber berpengalaman mengenai hak asasi manusia, dasar-dasar hukum pidana dan perdata, teknik mediasi dan advokasi, serta penyusunan dokumen hukum sederhana.
Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Puguh Wiyono, yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat melalui paralegal adalah langkah penting untuk memastikan hak-hak hukum warga terpenuhi secara merata.
“Negara memerlukan dukungan dari lembaga masyarakat seperti PBHI untuk memperluas jangkauan layanan hukum. Dengan adanya paralegal di tiap daerah, masyarakat tidak lagi merasa jauh dari keadilan,” tutur Puguh.
Sementara itu, Mashuri, SH, selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Pangkep, juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai pelatihan paralegal merupakan upaya strategis dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan persoalan sosial secara bijak.
“Paralegal menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman hukum di tingkat masyarakat. Mereka dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah secara preventif sebelum masuk ke ranah hukum formal,” jelas Mashuri.
PBHI Sulsel menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus diperluas ke berbagai kabupaten lain di Sulawesi Selatan, agar masyarakat semakin sadar hukum dan mampu menjadi subjek aktif dalam memperjuangkan keadilan.
“Kami berkomitmen hadir di tengah masyarakat, bukan hanya untuk memberikan bantuan hukum ketika ada masalah, tetapi juga membangun pemahaman agar masyarakat bisa mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak dini,” tambah Idham.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan keadilan yang inklusif di Sulawesi Selatan. [*]
