LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Dihadapan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia khawatir bila Rancangan Undang-Undang (RUU) pemilihan kepala daerah telah disahkan di DPR menjadi UU justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK.
Hal itu disampaikan Bahlil didepan Presiden saat puncak HUT ke-61 partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Sejak awal Ketua Umum Partai Golkar itu mengusulkan agar pilkada dipilih lewat DPRD. Hal itu dilakukan agar pilkada yang digelar tidak begitu kompleks.
“Tapi terus terang Bapak Presiden, sekalipun UU kita sudah kaji baik, saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ujar Bahlil.
Sebelumnya Bahlil menyampaikan banyak pro kontra rencana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Untuk itu ia berharap agar dikaji baik baik
“Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota biar tidak lagi pusing-pusing.” ucap Bahlil.
“Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” katanya.
Untuk itu, dirinya memandang pembahasan RUU Bidang Politik bisa dimulai tahun depan. Hal itu agar pembahasan RUU ini bisa mendalam.
“Kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan,” imbuh Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
“Ini agar pembahasaannya bisa komprehensif, hati-hati, dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU Ini harus melalui kajian yang mendalam,” kata dia.
Tingginya biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) membuat Presiden Prabowo Subianto sedang mempertimbangkan gagasan Pilkada dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12).
Presiden mengatakan sedang mempertimbangkan gagasan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia hal tersebut.
Usulan ini muncul merespons tingginya biaya politik Indonesia lantaran menerapkan pemilu langsung.
Prabowo lalu menyoroti praktik ‘demokrasi perwakilan’ semacam ini juga diterapkan sejumlah negara.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo.
“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” sambungnya
Prabowo juga menyarankan politik Indonesia harus bercirikan prinsip gotong royong setelah proses pemilu selesai.
“Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” katanya. (*)
