LEGIONNEWS.COM – NASIONAL, Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam terbesar kedua Muhammadiyah dikabarkan telah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP).
Namun terkait itu Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut.
Dia meminta agar masyarakat menunggu pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah.
“Saya belum bisa memberi komentar. Nanti ada pernyataan resmi pada waktunya,” kata Izzul seperti diberitakan MNC Portal, Kamis ini. (25/7/2024).
Ia kembali menegaskan bahwa pernyataan keputusan Muhammadiyah menerima izin tambang untuk ormas dari pemerintah sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
“Baiknya nanti ditunggu penjelasan resmi dari Ketum/Sekum,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan langkah pemerintah untuk memberikan ‘jatah’ Izin Usaha Pertambangan kepada ormas keagamaan di Indonesia bukanlah politik balas budi.
“Pemberian IUP ini bukanlah politik balas budi, melainkan pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat,” ujar Bahlil dalam akun Instagram resminya @bahlillahadalia, Minggu (9/6/2024).
Mencuatnya isu politik dibalik pemberian IUP kepada ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) cs lantaran pemberian ‘jatah tambang’ tersebut dilakukan usai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. (**)
