LEGION NEWS, Makassar – Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar, yang juga anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), M. Sabri mengkritik pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkup Pemkot Makassar yang digelar, di tengah pandemi covid -19.
Atas pernyataan Asisten I bidang Pemerintah kota makassar, Watch Relation of Corruption sulawesi selatan menilai bahwa pejabat asisten I bidang pemerintahan M.Sabri sering melakukan kegaduhan di Pemerintah kota makassar kita masih ingat bersama peristiwa di rumah jabatan walikota makasaar Jl.Penghibur Makassar terjadi Aksi ribu-ribut hingga nyaris saling adu kontak fisik terjadi usai rapat terbatas (Ratas) sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Makassar. Rapat membahas soal TPP bagi Satpol PP Makassar, Kekesalan Sabri yang saat itu di dampingi Iman Hud memuncak ketika salah satu operator BKPSDM memotong pembicaraan mereka. Keduanya kemudian terlibat adu mulut dengan operator BKPSDM dan ASN. Sejumlah pejabat ASN lainnya di lokasi.
Kegaduhan itu untuk kesekian kalinya terjadi yang dilakukan oleh Asisten.1 Bidang Pemerintah kota makassar, dimana kita ketahui bersama Saat ini pemerintah kota makassar lagi gencar-gencar melakukan upaya penanggulangan covid-19 yang kian hari bertambah,malah ada pejabat pemkot melakukan kegaduhan ditengah upaya keras pemerintah kota makassar dan pemerintah propinsi sulawesi selatan agar Kota Makasaar sebagai ibukota propinsi terbebas dari Virus Covid-19 serta Ibukota Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan lainnya.
WRC Sulsel meminta sekiranya dalam hal ini Gubernur sulawesi selatan mengambil langkah tegas dengan menegur asisten I bidang pemerintahan Pemkot makassar tersebut yang untuk kesekian kalinya membuat gaduh di pemerintahan kota Makassar yang tengah berupaya melakukan langkah pengisian personil jabatan yang sangat mendesak ditubuh pemerintah kota makassar.
Dalam pemberitan hari ini walikota makassar, Iqbal S.Suhaeb tengah menyampaikan surat resmi PSBB ke kementerian kesehatan RI, pada selasa 14 April 2020 agar kota makassar yang telah masuk zona merah dapat diberikan status PSBB.
Untuk itu WRC Sulsel sebagai lembaga control sosial menyarankan
sekiranya asisten I bidang pemerintahan pemkot makassar, untuk tidak melakukan kegaduhan lagi di pemerintahan kota makassar, Sejak dimuat dalam pemberitaan atas Kegaduhan yang kembali dilakukan Asisten.I bidang pemerintahan pemkot makassar terkait pelantikan dibalaikota makassar yang tidak melibatkan dirinya selaku Anggota Baperjakat maka, Watch Relation of Corruption sulsel mencoba menggalih informasi penyebab terjadinya kegaduhan di pemerintahan kota makassar, di balaikota makassar. Hasil yang didapatkan bahwa segala proses pengangkatan pejabat telah melalui jenjang kepangkatan serta telah memenuhi syarat administrasi hal itupun telah melalui meja Asisten I bidang Pemerintah Kota Makassar yang juga Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) proses seleksipun harus diketahui dan disetujui oleh Gubernur Sulawesi selatan untuk meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri. WRC Sulsel menilai tidak ada masalah dalam proses pelantikan tersebut dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan.
Watch Relation of Corruption Susel menilai bahwa Pj.Walikota Makassar telah mengambil langkah tepat dimana jabatan tersebut adalah jabatan yang lowong dan harus segera diisi, mengingat jabatan lurah dan perangkat kecamatan adalah kebutuhan mendesak di wilayah yg sementara menanggulangi pandemi corona. Dan pengangkatan pejabat tersebut sudah memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman kerja dan pengembangan karir ASN.
Hal yang terpenting Pj.Walikota Makassar telah melakukan langkah Good and Clean Governance. WRC sulsel menilai sepanjang pengalaman pemerintahan yang lalu sering terjadi praktik-praktik jual-beli jabatan baik dilakukan oleh orang dekat penguasa atau oknum pejabat dengan mencari keuntungan profit bagi pejabat/penguasa saat itu. Akan langkah Pj.Walikota mengambil satu tindakan pelantikan pejabat tersebut WRC Sulsel menilai mungkin Pj.Walikota Makassar berupaya memutus mata rantai transaksi jual beli jabatan di pemerintah kota makassar yang sudah menjadi rahasia umum terutama dikalangan ASN itu sendiri, Tutup Umar Hankam sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Watch Relation of Corruption Sulsel.
, M. Sabri mengkritik pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkup Pemkot Makassar yang digelar, di tengah pandemi covid -19.){kind=link}