LEGION NEWS.COM – Demonstrasi mahasiswa kerap diagaungkan aktivis mahsiswa dari berbagai elemen terjadi karena kecewa atas kondisi politik dan ekonomi kebangsaan belakangan ini.
Sebagai bentuk mengawal agenda kebangsaan dan berbagai aspirasi masyarakat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, tidak pernah absen dalam unjuk rasa setiap momentum tersebut.
Salah satu terbaru adalah soal issu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Juga kaitan kelangkaan minyak goreng.
Menindak lanjuti isu dan tuntutan tersebut pengurus HMI Cabang Makassar, melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Sulsel, di ruang rapat pimpinan Dewan Rabu (20/4/2022).
Rombongan HMI diterima langsung oleh ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartikasari, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif serta salah satu perwakilan fraksi Geridra.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo mengatakan bahwa tujuan bersama pengurus ke DPRD Sulsel menindak lanjuti aspirasi dan tuntutan yang telah diaampaikan beberapa pekan lalu. Kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
“Alasan kami di ke DPRD sulsel karena jelas tuntutan permasalahan nasional harus lewat DPRD Provinsi. Maka harapan kami semua tuntutan ditindak lanjuti ke pusat,” katanya.
Menurutnya, gedung DPRD Sulsel adalah rumah rakyat bagi semua mahasiswa di Sulsel. Maka dari itu, semua tuntutan dan aspirasi wajib diterima oleh anggota Dewan.
“Kami berterima kasih atensi diterima oleh ketua DPRD Sulsel dan pimpinan Dewan. Tuntutam kami kaitan permaslaahan sosial politik dan permasalahan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
“Tentu pernyataan tertulis setiap fraksi perlu menyikapi. Apa model menyikapi tuntutan kami HMI Cabang Makassar,” sambung alumni mahasiswa FH UMI itu.
Sedangkan ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menerima langsung pengurus HMI Cabang Makassar, dia menyampaikan bahwa apa menjadi tuntutan dan aspirasi mahaiswa termasuk HMI Cabang Makassar sudah disampaikan ke pemerintah pusat lewat DPR RI di Senayan.
“Apa disampaikan mahasiswa lewat berbagi tuntutan. Kami sudah kawal hingga pusat. Namun, kembali ke kewenangan pusat,” jelasnya.
Politisi Golkar itu menegaslan bahwa perwakilan anggota DPRD Sulsel sudah membuat poin-poin tuntutam mahasiswa dalam bentuk bundelan secara sistatis diserahkan ke Pusat.
“Kami sudah cantum poin-poin tuntutan di bundelan, dan disampaikan ke pemerintah pusat. Tugas kami meneruskan ke pihak berwenang,” pungkasnya.
