Apresiasi Wamenpar Dinilai Menyesatkan, LASKAR Sulsel: Warga Makassar Justru Mengungsi karena Konflik

0
FOTO: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, meninjau Makassar Creative Hub (MCH) di kawasan Pantai Losari, Rabu (24/9/2025). (Properti via google)
FOTO: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, meninjau Makassar Creative Hub (MCH) di kawasan Pantai Losari, Rabu (24/9/2025). (Properti via google)

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan menyoroti tajam pemberitaan soal apresiasi Wakil Menteri Pariwisata RI terhadap Makassar Creative Hub. Bagi LASKAR, apresiasi tersebut hanyalah ilusi citra yang justru menutupi kenyataan pahit di lapangan, di mana pada waktu yang sama warga Makassar terjebak dalam konflik sosial dan terpaksa mengungsi karena ketakutan.

Ketua Harian LASKAR Sulsel, Ilyas Maulana, menyatakan bahwa pemerintah kota Makassar gagal menempatkan prioritas pada keselamatan rakyat.

“Ironis sekali, ketika pejabat pusat dan wali kota sibuk tersenyum di panggung penghargaan, di saat yang sama rumah warga terbakar, anak-anak berteriak ketakutan, dan puluhan orang harus mengungsi akibat perang antarwarga. Apresiasi macam apa yang patut kita banggakan di atas penderitaan rakyat?” tegas Ilyas, Senin (23/9/2025).

Menurut LASKAR, pemerintah kota terlalu sibuk mengelola pencitraan melalui proyek-proyek kreatif, sementara akar masalah sosial di masyarakat dibiarkan berulang tanpa solusi konkret. “Kebijakan ini menegaskan bahwa yang dijaga hanyalah panggung dan kamera, bukan keamanan jiwa dan harta masyarakat,” lanjut Ilyas.

LASKAR juga menuding Pemkot Makassar abai dalam kewajiban konstitusionalnya menjamin rasa aman bagi warga. “Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi bentuk pengabaian hak dasar rakyat. Pemerintah kota tidak boleh terus bersembunyi di balik keberhasilan artifisial. Publik butuh jawaban nyata: bagaimana langkah konkret menyelesaikan konflik antarwarga yang sudah berulang?” kata Ilyas.

Sebagai bentuk desakan, LASKAR meminta DPRD Makassar segera memanggil wali kota untuk dimintai keterangan resmi terkait kebijakan penanganan konflik sosial. Selain itu, LASKAR mendorong audit independen terhadap anggaran keamanan dan penanganan konflik agar publik tahu sejauh mana pemerintah kota bekerja melindungi warganya.

“Kalau pemerintah kota hanya sibuk dengan seremoni penghargaan sementara warganya terus mengungsi, itu sama saja membiarkan luka sosial makin dalam. LASKAR tidak akan tinggal diam, kami akan mengawal isu ini hingga ada pertanggungjawaban nyata,” pungkas Ilyas. (LN)

Advertisement