LEGIONNEWS.COM – Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal mengatakan di tengah beragam potensi ancaman itu, ternyata ada peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia yang saat ini dikenakan tarif 32% itu.
Faisal melihat, target utama dari tarif impor AS itu sebenarnya adalah China sebesar 34%, Vietnam 46%, Thailand 36%, Kamboja 49%, Bangladesh 37%, dan Sri Lanka 44%.
“Artinya, Indonesia bukan sasaran utama, tapi yang disasar adalah negara-negara kompetitor kita,” ujar Direktur eksekutif CORE itu seperti dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (5/4).
“Jadi kalau Indonesia jeli untuk melihat peluang ini, bisa mengambil pasar yang mereka justru kalah di situ,” kata Mohammad Faisal
“Tapi tentu saja itu bukan sesuatu yang given, tapi harus diusahakan dengan strategi-strategi yang tepat,” katanya menambahkan.
Tidak hanya Mohammad Faisal, Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Redma Gita Wirawasta pun melihat peluang tersebut.
“Hampir semua negara eksporter ke AS itu kan kena. Artinya ini kan kayak kocok ulang,” ujar Redma Gita.
“Negara yang defisit perdagangannya kecil bisa menaikkan pangsa pasar eksportnya ke AS yang ditinggalkan oleh negara yang defisitnya besar, seperti Vietnam, China dan Sri Lanka,” kata Redma.
“Jadi sebenarnya pesaing yang paling utama adalah dari industri dalam negeri Amerika. Karena dia kan tidak kena tarif, kita kena tarif, tapi produksi di dalam AS pasti mahal. Peluang ini yang harus dimanfaatkan.” imbuh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia itu.
Belajar dari Vietnam
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan pemerintah Indonesia harus pandai mengambil manfaat atas kebijakan Trump tersebut. Pengenaan tarif timbal balik AS ini bukan kali pertama bagi Trump.
Pada 2019, kata Esther Donald Trump juga melakukan kebijakan sama, yang menciptakan perang dagang antara China dan AS.
Esther menyebutkan, Di balik perang dagang itu, ada satu negara yang berhasil mengambil manfaat, yaitu Vietnam.
Saat itu, kata Esther, Vietnam secara cerdik mensubtitusi produk China di AS dan memudahkan investasi asing masuk ke negaranya.
Esther berkata, Vietnam memiliki kemiripan produk ekspor yang cukup tinggi dengan China sehingga dia mampu mengantikan ruang kosong yang ditinggalkan China di AS.
“Vietnam juga mempunyai fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dan Bilateral Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dengan AS sejak 1994. Adapula potensi pelabelan ulang produk China di Vietnam,” kata Esther.
Kemudian, Vietnam juga piawai menangkap peluang investasi, kata Esther.
Kedekatan geografisnya dengan China, ujarnya, dimanfaatkan dengan optimal oleh Vietnam sehingga beberapa perusahaan manufaktur di China memindahkan basis produksinya ke negara di Asia Tenggara itu.
“Sekitar 23 perusahaan AS relokasi investasi dari China ke Vietnam. Faktor kuncinya kemudahan investasi, investor hanya butuh waktu dua bulan untuk mendapatkan izin investasi,” katanya.
Walaupun tingkat kesamaan ekspor Indonesia dengan China ke AS relatif sedikit, kata Esther, ada beberapa produk yang bisa dimanfaatkan.
“AS masih membutuhkan produk lain seperti mineral, logam, dan barang konsumen. Indonesia mempunyai 10 komoditas utama ekspor seperti batubara, besi/baja, minyak kelapa sawit, bijih tembaga, nikel,” katanya.
Selain itu, perkembangan global menuju transisi hijau, katanya, membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai negara penghasil mineral kritis untuk mendukung teknologi ramah lingkungan.
“Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai penyedia bahan baku teknologi ramah lingkungan sekaligus menciptakan ekonomi yang inklusif,” katanya.
Solusi apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah?
Bhima dari Celios mengatakan pemerintah Indonesia harus berlomba untuk memikat investor asing guna membangun pabrik mereka di dalam negeri. Hal ini dikarenakan para investor berpotensi memindahkan pabrik mereka dari negara yang terkena tarif resiprokal besar AS.
“Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, tidak ada RUU yang buat gaduh, seperti RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu, kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia.”
“Faktor-faktor tadi jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa guyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax. Kalau sebelumnya tarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya perbaiki daya saing yang fundamental,” kata Bhima.
Selain memperbaiki kondisi dalam negeri, kata Bhima, pemerintah perlu mencari alternatif negara ekspor, seperti di Timur Tengah yang pertumbuhan relatif stabil.
Kemudian, Indonesia juga bisa mempererat hubungan dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS, “untuk memperbesar porsi intratrade dan kerjasama investasi serta moneter.”
Upaya lain yang perlu dilakukan, kata Didin dari IPB, adalah pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh atas program-program jangka pendek, menengah dan panjang.
“Anggaran-anggaran yang tidak berdampak untuk menghadapi jangka pendek ditunda dan dilakukan shifting untuk menciptakan stimulus ekonomi, bukan pengetatan, ke kalangan pelaku usaha, lebih khusus ke UMKM dan daerah,” katanya.
Didin mengatakan, penyelamat ekonomi Indonesia pada krisis ekonomi 1998 dan 2008 adalah sektor UMKM, pertanian, dan ekonomi keluarga. Pemerintah harus melakukan stimulus ke sektor ini agar menjadi penopang ekonomi Indonesia di kala situasi internasional sedang goyang.
Didin lalu menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang lebih bertujuan pada jangka menengah dan panjang, yaitu mengatasi stunting dan gizi buruk.
“MBG ini, masyarakat sudah bisa memaafkan. Yang sudah dilaksanakan Rp71 triliun, yang Rp100 triliun sebaiknya ditunda dulu dan dialihkan ke stimulus perekonomian untuk kalangan UMKM, daerah, pertanian, itu menjadi lebih prioritas,” katanya.
Cara selanjutnya, kata Shinta dari Apindo, pemerintah perlu segera melakukan diplomasi bilateral dengan AS untuk menciptakan pemisahan bagi produk ekspor Indonesia.
“Bila memungkinkan kami ingin agar Indonesia dan AS menciptakan kesepakatan dagang bilateral agar tarif bisa dieliminasi sepenuhnya dan Indonesia bisa menciptakan supply chain perdagangan yang efisien dengan industri di AS,” katanya. (*)
