MAKASSAR||Legion-news.com Pasca Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang atau KLB Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko, kini menjadi sorotan publik.
Sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, misalnya, menyarankan sekiranya Moeldoko mengundurkan diri dari jabatan KSP, penggantinya saya kira menjadi hak prerogatif presiden Jokowi, kata Sawedi Muhammad
“Tetapi ini masih spekulasi karena Jokowi belum tentu membiarkan Moeldoko kehilangan muka kedua kalinya; gagal merebut PD dan dipecat sebagai KSP.”
Dugaan awalnya adalah Moeldoko adalah perpanjangan tangan dari rezim dalam rangka “testing the water” untuk mengobok-obok PD yang dalam beberapa pantauan lembaga survey elektabilitasnya meningkat tajam.
“Hanya saja, dukungan masyarakat terhadap PD sangat kuat sehingga langkah Moeldoko terpaksa dihentikan di tengah jalan.”
Kalaupun KSP diganti, saya kira pertimbangannya didasarkan pada kedekatan personal dengan Presiden, bukan berdasarkan keahlian spesifik atau geopolitik.
 Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang atau KLB Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko, kini menjadi sorotan publik.){kind=link}